Akses Internet ART di Singapura: Murah Tapi Masih Dibatasi

Senin, 13 April 2026 12:44 WIB

Penulis:Pratiwi

digital.jpg
Pekerja rumah tangga migran mengantre untuk mengisi ulang kartu SIM prabayar di Lucky Plaza. | ST PHOTO: TEO KAI XIANG

SINGAPURA (sijori.id) - Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan konektivitas digital tertinggi di dunia. Data dari Infocomm Media Development Authority (IMDA) menunjukkan tingkat penetrasi broadband nirkabel mencapai sekitar 180 persen pada 2025, dengan total 10,8 juta langganan—melampaui jumlah penduduk.

Namun di balik angka tersebut, akses internet tidak sepenuhnya merata. Sekitar 300.000 pekerja rumah tangga migran (ART) di negara ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menggunakan internet dan ponsel.

Akses Wi-Fi Dibatasi, Penggunaan Dipantau

Sejumlah pekerja mengaku tidak diizinkan menggunakan Wi-Fi rumah oleh majikan. Jane (nama samaran), pekerja asal Filipina berusia 48 tahun yang telah bekerja selama 13 tahun di Singapura, mengatakan ia harus mengandalkan paket prabayar untuk tetap terhubung.

Ia mengisi ulang kartu SIM dengan biaya sekitar 10 dolar Singapura per bulan. Penggunaan ponselnya juga diawasi melalui kamera CCTV di rumah, bahkan ia harus mencari “titik buta” untuk menggunakan ponsel pada siang hari.

Pengalaman serupa dialami Judith (nama samaran), yang menyebutkan bahwa ia harus menyerahkan ponselnya di ruang tamu selama jam kerja dan baru bisa mengaksesnya kembali pada malam hari—sering kali sudah terlambat untuk berkomunikasi dengan keluarga di negara asal.

Paket Murah Tersedia, Tapi Tidak Semua Bisa Mengakses

Dalam beberapa tahun terakhir, harga data seluler di Singapura turun drastis—dari lebih dari 20 dolar per GB pada 2017 menjadi hanya beberapa sen pada 2025. Paket SIM-only tanpa kontrak dengan kuota besar kini semakin umum.

Namun, pekerja migran tetap cenderung menggunakan kartu prabayar. Selain lebih fleksibel, skema ini tidak memerlukan kontrak atau pemeriksaan kredit.

Organisasi non-profit Humanitarian Organisation for Migration Economics (HOME) mencatat bahwa pembatasan penggunaan ponsel masih cukup umum. Sekitar sepertiga pekerja yang tinggal di shelter mereka dalam tiga tahun terakhir melaporkan adanya pembatasan, mulai dari penyitaan ponsel hingga pembatasan waktu penggunaan.

Dampak pada Kesejahteraan dan Akses Bantuan

Pembatasan akses digital tidak hanya berdampak pada komunikasi dengan keluarga, tetapi juga pada keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

HOME mencatat satu kasus pada Maret 2026 di mana seorang pekerja tidak dapat mencari bantuan karena penggunaan ponselnya dipantau oleh majikan.

Menurut Wakil Direktur HOME, Prashant Somosundram, akses ponsel yang memadai sangat penting, terutama karena jam kerja ART sering tidak memiliki batas yang jelas.

Perspektif Akademisi: Ada Kesenjangan Digital

Penelitian oleh akademisi dari National University of Singapore menunjukkan bahwa mayoritas pekerja rumah tangga migran mengalami pembatasan akses digital.

Kepala Departemen Komunikasi dan Media Baru, Natalie Pang, menyebut akses internet bagi pekerja migran sangat bergantung pada kebijakan majikan.

Selain itu, meskipun paket prabayar memberikan fleksibilitas dan privasi, ada keterbatasan seperti kecepatan lebih rendah dan batas kuota yang dapat memperlebar kesenjangan digital.

Perdebatan Publik yang Belum Usai

Di ruang digital, isu penggunaan ponsel oleh pekerja rumah tangga masih menjadi perdebatan. Sebagian majikan menilai penggunaan ponsel saat jam kerja dapat mengganggu produktivitas, terutama saat mengasuh anak.

Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa penilaian seharusnya didasarkan pada kualitas kerja, bukan sekadar penggunaan ponsel. (*)