Australia Kaji Tekan Biaya Hidup Tanpa Picu Inflasi

(sijori.id) - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan pemerintahannya yang berhaluan kiri-tengah akan mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk meredakan biaya hidup sebelum anggaran bulan Mei, tanpa memicu inflasi.

Rumah tangga Australia berada di bawah tekanan keuangan dengan tingginya inflasi yang melonjak hingga 7,8% pada Desember 2022, sebelum melambat menjadi 5,4% pada kuartal ketiga.

“Kami telah meminta Departemen Keuangan dan Keuangan, seperti yang kami lakukan menjelang anggaran terakhir,” kata Albanese dalam jumpa pers di Sydney, dikutip dari Reuters, Rabu, 3 Januari 2023.

“Kami meminta mereka untuk mempertimbangkan langkah-langkah apa yang dapat mengurangi tekanan keluarga terhadap biaya hidup tanpa menekan inflasi.” sambungnya.

“Inilah isu utamanya. Jika Anda hanya membagikan uang tunai tambahan kepada orang-orang, Anda berpotensi memperburuk inflasi. Oleh karena itu tidak membantu menyelesaikan masalah.”

Reserve Bank of Australia (RBA) harus menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 12 tahun di 4,35% untuk mencoba membawa inflasi ke dalam kisaran targetnya sebesar 2-3%. RBA telah mendongkrak suku bunga sebesar 425 basis poin sejak Mei tahun lalu.

Pemerintah Buruh yang dipimpin Albanese pada Mei 2023 mengumumkan bantuan biaya hidup yang ditargetkan sebesar A$23 miliar (US$15,6 miliar), tetapi sejak itu menolak tekanan untuk mengucurkan lebih banyak bantuan.

Albanese mengatakan langkah-langkah sedang diambil untuk menghilangkan semua hambatan perdagangan dengan China, mitra dagang terbesar Australia. Pemerintahnya telah mengambil kredit untuk memperbaiki hubungan dengan China sejak menjabat pada Mei 2022.

China telah mencabut sebagian besar blok perdagangan yang diberlakukan di tengah sengketa diplomatik tahun 2020 setelah Australia menyerukan penyelidikan tentang asal-usul COVID-19.

Tingkat persetujuan terhadap Albanese merosot tahun lalu karena keluarga di Australia bergulat dengan biaya hidup yang tinggi. Dua jajak pendapat yang dilakukan bulan lalu menunjukkan warga Albanese berada di wilayah negatif, dengan peringkat ketidaksetujuannya melampaui angka persetujuannya.

Ketika ditanya apakah akan ada pemilihan federal tahun ini, Albanese mengatakan pemilihan berikutnya dijadwalkan pada Mei 2025. Dia menambahkan siklus pemilihan tiga tahun di Australia terlalu singkat dan menyarankan masa jabatan empat tahun, sejalan dengan negara bagian Australia. (*)