BP Batam Berbenah, DPR Pasang Harapan

BATAM (sijori.id) - Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah berbenah. Sejak awal 2025, lembaga ini melakukan serangkaian perubahan kelembagaan hingga digitalisasi layanan perizinan. Targetnya jelas: memperkuat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sebagai kawasan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan langkah ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu, 1 Oktober 2025, di Gedung Nusantara I, Jakarta. “Presiden Prabowo menekankan agar BP Batam segera fokus pada langkah strategis yang nyata,” kata Amsakar.

Transformasi kelembagaan dimulai lewat terbitnya Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Regulasi ini memperkuat struktur organisasi agar lebih adaptif, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan fungsi pengawasan.

Di bidang pelayanan lahan, BP Batam merilis sistem digital Land Management System (LMS). Lewat sistem ini, perizinan lahan dapat diproses lebih cepat, sederhana, dan transparan. Informasi ketersediaan lahan pun dibuka ke publik. “Ini menjawab arahan Presiden untuk mengoptimalkan lahan non-produktif,” ujar Amsakar.

Pembenahan juga dilakukan di level regulasi. Peraturan Kepala Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan diterbitkan untuk menyelaraskan tata kelola lahan dengan kondisi terbaru. Aturan ini mengatur perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian lahan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Menurut Amsakar, aturan baru itu memberi kepastian hukum lebih kuat bagi pelaku usaha dan masyarakat. “Transformasi layanan lahan lewat LMS kini memiliki pijakan hukum yang jelas,” katanya.

Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan. Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI sekaligus pimpinan rapat, menilai langkah BP Batam ini membawa optimisme baru. “Kami melihat ada transformasi nyata yang dilakukan BP Batam. Insya Allah hasilnya sesuai harapan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut hadir Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, bersama jajaran deputi serta pejabat struktural tingkat II dan III