Gubernur Kepri Resah Produk UKM Batam Dikenai PPN 11 %

BATAM (sijori.id) - Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, resah sebab Batam akan masuk dalam rencana penerapan PPN sebesar 11 % sesuai UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagian Pajak Pertambahan Nilai.

Didaulat menjadi tuan rumah kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2022, Pemerintah Provinsi Kepri menyuarakan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk UMKM Kepri, khususnya Batam, saat dijual keluar daerah. 

”Pembebasan PPN produk UMKM ini kami suarakan agar Usaha Mikro Kelas Menengah di Kepri bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, pada saat pembukaan Kampanye Gernas BBI 2022 di Hotel Marriott Harbour Bay Batam, Rabu 30 Maret 2022 demikisn seperti diberitakan batampos.co.id.

Hadir dalam kampanye Gernas BBI ini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (hadir secara virtual, red), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan para pelaku UMKM dari berbagai daerah di Kepri.

Gernas BBI 2022 ini mengusung tema Expanding to the New Market, Recover Together, Recover Stronger dengan tagline UKMKepri #WithoutBorder.

Ansar menjelaskan, dengan pembebasan PPN saat produk UMKM dibawa atau dijual keluar Batam, maka transaksi atau permintaan barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha bisa semakin tinggi dan berkembang luas. Dengan begitu, menciptakan efek ganda manfaat terhadap perekonomian Kepri.

Berbagai upaya, lanjutnya, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Kepri. Salah satunya melalui bantuan modal usaha. Namun khusus di Batam, berbagai produk UMKM terkendala saat akan dijual keluar dari Batam, karena harus membayar PPN 11 persen terlebih dahulu.

”Agar produk kami kompetitif, sebaiknya produk-produk yang keluar dari Batam ini, pemerintah bisa memberikan pengecualian, yakni bebas PPN 11 persen,” ujarnya.

Ansar mengatakan, jika pusat tak memberikan kemudahan itu, maka UMKM di Kepri sulit untuk berkembang. Bahkan sulit untuk menembus pasar di luar Batam.

”Ini juga agar upaya kita memberi bantuan modal untuk pengembangan UMKM tak sia-sia,” jelasnya.

Ansar menambahkan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, tentang penggunaan anggaran belanja daerah, yaitu 40 persennya diwajibkan membeli produk dalam negeri, pihaknya sudah menyisihkan sekitar Rp 2,5 miliar untuk belanja produk UMKM dalam negeri.

”Ini salah satunya untuk mendorong UMKM kita. Kalau kita beli di luar semua, maka orang kita (Kepri) tak dapat apa-apa,” imbuhnya.

Untuk mendukung UMKM, dalam waktu dekat, Ansar juga akan mendatangkan alat pendeteksi bakteri. Hal ini dilakukan agar produk olahan pangan Kepri dapat bersaing di dunia kuliner internasional.

Selain itu, Pemprov Kepri juga membantu para UMKM mendapatkan sertifikat halal, serta memberikan kemudahan semua bentuk perizinan kepada pelaku UMKM. (*)