Malaysia Ketatkan Anggaran pada 2024

MALAYSIA (sijori.id)  - Malaysia mengumumkan anggaran yang lebih ketat untuk tahun 2024 pada Jumat, 13 Oktober 2023. Mereka hendak fokus pada penataan subsidi untuk memperkuat posisi fiskal menyusul perlambatan ekonomi yang memberikan tekanan pada pengeluaran pemerintah.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim tengah di bawah tekanan untuk menghidupkan kembali ekonomi Malaysia yang bergantung pada ekspor, seiring pertumbuhan yang melambat, melemahnya mata uang lokal, dan meningkatnya biaya hidup.

Anwar, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan, sedang mendorong pergeseran dari subsidi umum ke sistem yang lebih membantu kelompok berpendapatan rendah.
 

Dalam laporan yang dirilis bersamaan dengan penyampaian anggaran pada hari Jumat, Anwar mengatakan pemerintahannya akan memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan fokus pada penguatan keberlanjutan fiskal Malaysia.

“Kemakmuran bangsa harus bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi kue ekonomi adil dan merata,” katanya, dilansir dari Reuters, Jumat, 13 Oktober 2023.

“Ketegangan geopolitik yang semakin dalam dan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut untuk mengimbangi inflasi telah meningkatkan risiko perlambatan global,” kata Anwar, seraya menambahkan bahwa Malaysia tidak kebal terhadap perkembangan ini.

Dalam pidato anggaran kepada parlemen, Anwar menyatakan pemerintahannya yakin dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sekitar 5%. Dia mengatakan pajak layanan akan ditingkatkan dari 6% menjadi 8%, dan pajak atas keuntungan modal akan diberlakukan dengan tarif sebesar 10% mulai 1 Maret tahun depan. 
 

Selain itu, akan diperkenalkan pajak barang bernilai tinggi sebesar 5% hingga 10%. Subsidi yang ditargetkan akan diterapkan secara bertahap mulai tahun depan, dan penghematan dari penataan subsidi akan dialirkan untuk meningkatkan bantuan tunai dari 8 miliar menjadi 10 miliar ringgit.

Anwar mengumumkan kendali harga sementara untuk ayam dan telur akan dicabut karena pasokan sudah stabil, dan pemerintah berencana untuk merasionalisasi subsidi solar secara bertahap.

Pemerintah memproyeksikan defisit fiskal akan semakin menyusut menjadi sekitar 4,3% dari PDB pada tahun 2024 dari perkiraan 5% tahun ini. Malaysia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi sekitar 4% dan memproyeksikan ekspansi sekitar 4% hingga 5% pada tahun 2024.
 

Peralihan Subsidi

Pemerintah Anwar berencana untuk membelanjakan 393,8 miliar ringgit (US$83,52 miliar) pada tahun 2024, lebih rendah dari perkiraan pengeluaran tahun ini sebesar 397,1 miliar ringgit. Malaysia diproyeksikan menghabiskan 52,8 miliar ringgit untuk subsidi dan bantuan sosial pada tahun 2024, turun dari perkiraan 64,2 miliar ringgit tahun ini.

Pemerintah mengatakan inflasi bisa lebih tinggi karena perpindahan ke subsidi yang ditargetkan. Malaysia memperkirakan inflasi sebesar 2,1% hingga 3,6% untuk tahun depan, dibandingkan dengan perkiraan revisi tahun ini sebesar 2,5% hingga 3%.
 

Dalam laporan anggaran, pemerintah menyatakan akan beralih ke sistem subsidi yang ditargetkan untuk bahan bakar dan listrik, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Pendapatan untuk tahun depan diperkirakan akan naik menjadi 307,6 miliar ringgit dari 303,2 miliar ringgit.

Perusahaan minyak negara Petronas diharapkan akan membayar dividen sebesar 32 miliar ringgit kepada pemerintah tahun depan, lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi 40 miliar ringgit tahun ini, mencerminkan pengurangan ketergantungan pada pendapatan terkait minyak bumi.

Utang pemerintah federal diperkirakan mencapai sekitar 64% dari PDB pada tahun 2024, naik dari 62% tahun ini. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mengurangi rasio utang terhadap PDB melalui langkah-langkah kebijakan, termasuk Undang-Undang Kewajiban Fiskal yang baru disahkan. (*)