OSS
Menunggu Penerapan OSS RBA di Batam
Kamis, 19 Agustus 2021 23:44 WIB
Penulis:Pratiwi
Presiden Joko Widodo Meresmikan Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.
BATAM (sijori.id) - Pemerintah telah menerapkan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menuturkan, OSS RBA atau perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha.
"OSS berbasis risiko itu bagus. BP Batam juga salah satu yang diberikan akses oleh BKPM. Semakin cepat semakin baik untuk melakukan perizinan berbasis risiko tersebut," kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hieong, Rabu (18/8/2021).
Menurut Tjaw, kalangan dunia usaha akan lebih sabar menunggu, karena ia memahami bahwa setelah diluncurkan beberapa saat yang lalu, instansi terkait butuh waktu untuk mengembangkan sistem yang sesuai dengan OSS RBA ini.
"Ya kita tunggu saja. Kalau terburu-buru nanti tidak bisa langsung pakai, karena banyak sistem harus diubah," tuturnya.
Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha.
Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem OSS tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, sedangkan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan risiko tinggi membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Sebagai contoh, usaha dengan risiko rendah hanya perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), risiko menengah rendah mengurus NIB dan Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri. Risiko menengah tinggi mengurus NIB dan SS berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah.
Sementara, bagi usaha berisiko tinggi, perlu mengurus NIB, izin yang harus disetujui oleh kementerian, lembaga serta pemerintah daerah, dan SS jika dibutuhkan.