Perdana Menteri Australia Pertimbangkan Potong Pajak Orang Kaya

(sijori.id) - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bakal berkonsultasi dengan anggota parlemen untuk mengubah usulan pemotongan pajak bagi mereka yang berpenghasilan lebih tinggi. Hal ini berpotensi melanggar janji pemilihan serta dikhawatirkan oleh beberapa ekonom dapat memicu inflasi.

Pemotongan pajak yang telah disahkan akan menghapus batas pajak 37% bagi mereka yang berpenghasilan A$120.000 (US$78.960) menjadi A$180.000, serta menerapkan tarif pajak 30% untuk pendapatan antara A$45.000 dan A$200.000 yang saat ini dimulai pada 32,5%.

Media lokal melaporkan tarif pajak sebesar 37% akan tetap dipertahankan dalam usulan baru ini, dengan penghematan dialihkan kepada mereka yang berpenghasilan menengah dan rendah.

Albanese mengatakan pada konferensi pers bahwa dia akan mengajukan proposal yang direvisi kepada anggota parlemen Partai Buruh pada Rabu, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

“Kami memahami bahwa warga Australia berada di bawah tekanan. Dan kami memberikan dukungan melalui rencana yang akan saya bawa ke rapat partai sore ini, dengan fokus pada warga Australia tengah,” katanya, dikutip dari Reuters, pada Rabu, 24 Januari 2024.

The Australian Financial Review melaporkan bahwa kementerian keuangan negara telah memberikan saran bahwa modifikasi tersebut akan bersifat netral dalam hal anggaran dan inflasi, tanpa menyebutkan sumbernya.

Shane Oliver, kepala ekonom di AMP, mengatakan perubahan yang diusulkan tersebut memberikan manfaat bagi para pekerja berpenghasilan rendah dan menengah, yang cenderung untuk menghabiskan daripada menyimpan, dan berisiko menambahkan inflasi pada paruh kedua tahun ini serta potensial untuk menunda pemotongan suku bunga.

“Pihak bank (pusat) mungkin sedikit khawatir mengenai hal ini, dan kami berpikir pemangkasan pertama bisa terjadi pada awal Juni, dengan risiko bahwa ini dapat menunda waktu tersebut,” katanya.

Pasar bertaruh suku bunga Australia telah mencapai puncaknya tetapi jangan berharap Reserve Bank of Australia akan mulai memangkas hingga November.
 

Risiko Politik

Albanese menghadapi kritik atas janjinya yang sering kali untuk mempertahankan pemotongan pajak, karena banyak orang di negara tersebut mengalami kenaikan biaya hidup yang tajam, di mana pengeluaran termasuk sewa dan harga makanan jauh melampaui pertumbuhan upah.

Namun, mengingkari janji kampanye juga membawa risiko politik, dengan tingkat persetujuan Albanese mendekati level terendahnya sejak berkuasa pada Mei 2022.

Partai Buruh Albanese memiliki mayoritas di majelis rendah parlemen negara itu, tetapi akan membutuhkan dukungan dari partai minoritas yakni Partai Hijau untuk meloloskan setiap perubahan pada pemotongan pajak melalui majelis tinggi.

Koalisi oposisi sangat mendukung pemotongan pajak, yang pertama kali mereka usulkan ketika berada di pemerintahan. (*)