PM Jepang Janji Tingkatkan Pendapatan Rumah Tangga

JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pemerintahnya akan melakukan segala kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan riil guna mengakhiri deflasi.

“Misi terbesar pemerintahan saya adalah menghidupkan kembali perekonomian,” ujar Kishida kepada paripurna majelis rendah dalam pidato kebijakan yang menandai dimulainya sesi reguler parlemen.

“Ekonomi, khususnya kenaikan upah, adalah masalah yang mendesak,” terangnya, dikutip dari Reuters, padaSelasa, 30 Januari 2024.

Meskipun tidak mengumumkan kebijakan baru, perdana menteri menekankan pentingnya mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap politik di tengah skandal pendanaan yang telah menurunkan dukungan terhadap Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa ke titik terendah dalam lebih dari satu dekade.

Mencapai pertumbuhan upah yang berkelanjutan dan inflasi yang stabil adalah fokus dari pembicaraan upah musim semi tahun ini antara pengusaha dan pekerja, dan dapat membuka jalan bagi Bank of Japan untuk meninggalkan stimulus moneternya yang tidak konvensional.

Pada tahun lalu, perusahaan-perusahaan unggulan Jepang menawarkan kenaikan upah sebesar 3,6%, tertinggi dalam tiga dekade. Para ekonom sekarang memperkirakan kenaikan upah tahun 2024 bisa melampaui angka tersebut hingga mencapai sekitar 3,9%, mencerminkan kekurangan tenaga kerja dan kelebihan kas perusahaan sebesar 343 triliun yen (US$2,33 triliun).

Namun, perusahaan kecil, yang mempekerjakan tujuh dari 10 pekerja, tertinggal dari rekan-rekan mereka yang lebih besar dalam menawarkan kenaikan upah yang besar. Para analis sedang memperhatikan apakah ada korelasi antara akhir deflasi dan waktu perubahan kebijakan Bank of Japan (BOJ).

Sementara ekonomi Jepang tidak lagi mengalami deflasi, risiko penurunan harga telah menghalangi pihak berwenang untuk mengumumkan penghentian deflasi yang menentukan.

Kishida mengatakan pemerintahannya telah mencabut upah minimum dan berupaya menaikkan gaji bagi pekerja sektor publik di layanan medis dan kesejahteraan serta pengemudi truk, dan kelas pekerja tidak tetap termasuk pekerja paruh waktu dan kontrak.

Perdana menteri mengatakan di atas kenaikan upah, pemotongan sementara dalam pendapatan dan pajak penduduk sebesar 40.000 yen (US$269,96) per individu akan tersedia mulai Juni, meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan.

“Dengan mencapai kenaikan upah dan pendapatan yang dapat digunakan melalui koordinasi sektor publik dan swasta, kita akan membangun pola pikir positif di masyarakat bahwa wajar jika upah naik,” tambahnya.

Kishida dan Menteri Keuangan Shunichi Suzuki sama-sama menekankan perlunya menangani reformasi fiskal. “Situasi fiskal Jepang akan menjadi lebih parah karena beberapa putaran anggaran stimulus tambahan sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 dan kenaikan inflasi,” kata Suzuki kepada parlemen.

Dia merujuk rencana penerbitan obligasi pemerintah (JGB) sekitar 182 triliun yen untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2025. “Kita harus mengamankan kepercayaan pasar terhadap keberlanjutan fiskal Jepang dengan menangani reformasi fiskal dalam jangka menengah hingga panjang,” jelas Suzuki.

“Kami akan terus melakukan reformasi belanja dan pendapatan dengan tujuan surplus anggaran primer pada tahun fiskal 2025 dengan menormalisasi struktur belanja.” (*)