JAKARTA (sijori.id) - Blue Economy adalah solusi pengoptimalan potensi ekonomi Indonesia. Seperti kita ketahui Indonesia adalah negara kepulauan dengan 65% total luas negara berupa laut.

Sebanyak 95% penduduk di 100 kilometer dari garis pantai dan 40 juta penduduk pedesaan Indonesia bergantung pada kelautan untuk makanan dan penghidupan. Ekonomi biru mempekerjakan tujuh juta orang, sementara 40% perdagangan laut global melewati jalur yang melintasi Indonesia.

Nilai perekonomian kelautan Indonesia mencapai lebih dari US$280 miliar atau setara Rp4,4 kuadriliun (kurs Rp15.731) per tahun.

Lebih lanjut, ekonomi biru di Indonesia bertumbuh 10,5% per tahun sepanjang periode 2012-2022 atau melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5%.

Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengembangkan Blue Economy sekaligus sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Komitmen ini ditandai pertama kali dengan penandatanganan pernyataan bersama menteri PPN dengan Menteri Lingkungan dan Iklim Swedia Per Bolund serta Menteri Infrastruktur Swedia Thomas Eneroth pada Senin, 25 Oktober 2021 di Swedia.
Peluncuran Buku Blue Economy Development Framework For Indonesia’s Economic Transformation

Komitmen berlanjut dengan peluncuran buku Blue Economy Development Framework For Indonesia’s Economic Transformation atau Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi di Indonesia sebulan setelahnya yaitu pada Kamis, 25 November 2023.

Buku yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ini disebut sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

“Potensi Blue Economy diperkirakan mencapai USD 1,33 miliar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso.
Didukung World Economic Forum dan OECD

Transisi Indonesia ke Blue Economy dibidik menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif sekaligus berdampak lebih bagi ekonomi masyarakat.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam rangkaian pertemuan dengan WEF pada 22-26 Mei 2022 mengatakan

“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjalankan pemulihan biru pasca pandemi Covid-19 (blue recovery) dan mendorong transisi dari upaya ekstraktif menjadi penciptaan nilai tambah dan produktivitas,” ujarnya

Di kesempatan lain dalam rangkaian pertemuan WEF, OECD juga menyatakan dukungannya kepada Bappenas untuk menyusun Master Plan Blue Economy of Indonesia.

Promosi Road Map Blue Economy di Side Event G20

Dalam side event G20 yang digelar pada 7-8 September 2022 di Belitung, Bappenas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menegaskan potensi Blue Economy di Indonesia.

Dalam side event tersebut Bappenas juga sukses mencapai tiga target yang telah ditentukan yaitu mempromosikan peta jalan Blue Economy sebagai solusi transformasi ekonomi tingkat nasional, menjadi forum pembelajaran praktik terbaik dari kisah sukses negara-negara yang telah mengimplementasikan Blue Economy sebelumnya, dan membangun potensi kolaborasi dalam perancangan dan implementasi peta jalan Blue Economy Indonesia.

Susun Kerangka Kerja Blue Economy ASEAN

Dalam rangka penyusunan Association of South-East Asian Nations (ASEAN) lue economy Framework, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan didukung oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) menggelar Multi-Stakeholder Dialogue on the Development of the ASEAN Blue Economy Framework di Belitung, 1 Maret 2023.

Bappenas merangkul pemangku kepentingan untuk susun kerangka kerja Blue Economy ASEAN sebagai langkah untuk menindakanjuti deklarasi kesepakatan Declaration on Blue Economy pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-38 dan ke-39 yang diselenggarakan pada 2021 lalu.

Amalia menyebut “Tujuan kerangka kerja ini adalah menjadikan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru, mencapai kesepakatan bersama, mewujudkan komitmen menjadi tindakan nyata, dan melanjutkan pembentukan ASEAN Blue Economy Forum yang akan dimulai pada awal Juli tahun ini,” tuturnya.
Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia pada agenda utama ASEAN Blue Economy Forum 2023 pada 3 Juli 2023 di Belitung.

Peta jalan ini adalah pedoman pembangunan untuk mendukung Visi Indonesia 2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals serta berkontribusi pada transisi ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Bappenas juga memastikan bahwa Blue Economy menjadi prioritas kerja sama negara ASEAN.

Promosi Blue Economy di KTT AIS

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum yang diselenggarakan di Bali pada 11 Oktober 2023 bisa menjadi momentum Indonesia untuk unjuk komitmen dalam menerapkan strategi Blue Economy kepada dunia internasional.

Dalam acara Archipelagic and Island States Blue Economy High-Level Dialogue di Bali Senin (9/10/2023), Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa dalam hal implementasi ekonomi biru ada lima kebijakan pokok yang pemerintah canangkan.

Pertama memperluas kawasan konservasi, kedua, kebijakan penangkapan ikan secara terukur, ketiga adalah mengembangkan perikanan budidaya yang berkelanjutan, baik di perikanan pesisir, perikanan laut dan perikanan darat, keempat adalah pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir, dan kelima upaya pembersihan sampah plastik di laut yang melibatkan partisipasi nelayan. (*)