JAKARTA (sijori.id) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan insentif fiskal (Dana Insentif Daerah) untuk pengendalian inflasi 2024 akan dinaikkan sesuai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu guna memacu daerah agar terus bekerja secara detail, teliti, dan antisipatif terhadap perubahan iklim dan disrupsi rantai pasok.

"Presiden memutuskan Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi tahun 2024 untuk dinaikkan, agar memacu daerah terus bekerja detail teliti dan antisipatif terhadap perubahan iklim - hadirnya El Nino dan disrupsi rantai pasok lainnya," paparnya sebagaimana dikutip dari akun Instagram @smindrawati seusai dirinya menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 pada Kamis, 31 Agustus 2023.

Tahun ini, reward (Dana Insentif Daerah) dengan anggaran insentif daerah untuk inflasi sebesar Rp1 triliun akan diberikan kepada Kepala Daerah di berbagai wilayah Indonesia yang mampu mengendalikan inflasi secara baik dan stabil.

Melalui insentif tersebut, Sri Mulyani berharap Pemerintah Daerah (pemda) mampu secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan sebagainya.Ia juga mengajak pemda agar memanfaatkan APBD untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga.

"Gunakan APBD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menstabilkan harga. Dengan demikian rakyat akan terus terjaga daya belinya. Mendagri dan Kemendagri secara konsisten melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Kepala Daerah untuk memonitor dan menjaga komitmen daerah mengendalikan inflasi," jelasnya.

Di unggahan yang sama, Sri Mulyani menjelaskan terkait pengendalian inflasi di Indonesia, dikendalikan secara non-ortodoks atau non-konvensional dengan kerjasama erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Sentral (Bank Indonesia).

"Indonesia tidak hanya mengandalkan instrumen moneter (suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar) dalam mengendalikan inflasi. Namun, sangat banyak menggunakan dan mengandalkan instrumen fiskal," ungkapnya.

Instrumen tersebut di antaranya stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar termasuk memastikan anggaran stok beras Bulog memadai, serta belanja infrastruktur untuk memperlancar dan memperbaiki distribusi barang, termasuk inpres jalan raya, juga menjadi langkah yang dilakukan pemerintah.

Selain pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berhasil mengendalikan inflasi dan stabilitas harga, Sri Mulyani juga menyebut pemerintah akan memberikan bantuan pangan kepada 21 juta lebih keluarga atau kelompok paling rentan.

"Terus bekerjasama erat dan kompak menjaga ekonomi Indonesia dan memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat," tandasnya. (*)