JAKARTA (sijori.id) - Pemerintah menjalankan strategi untuk meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) di pasar ekspor.

Strategi itu diantaranya

• pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK),
• pemberian potongan harga
• sertifikasi produk ekspor.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebut upaya peningkatan ekspor diantaranya pemanfaatan DAK untuk pembangunan dan revitalisasi sentra IKM. Kemudian, program restrukturasi mesin atau peralatan melalui potongan harga atas pembelian mesin atau peralatan produksi sebesar 25% bagi pembelian mesin produksi impor dan 40% bagi pembelian mesin produksi buatan dalam negeri.

”Direktorat Jenderal (Ditjen) IKMA menyambut baik kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dalam pengembangan sentra IKM potensi ekspor melalui program pengembangan klaster komoditas ekspor,” ujar Reni dalam keterangan resminya, dikutip Selasa, 31 Mei 2022.

Kemudian, upaya yang dilakukan yakni penerapan transformasi industri 4.0 bagi sentra IKM potensi ekspor, sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) pada sentra-sentra IKM potensi ekspor dan pendampingan digital marketing dan fasilitasi member pada marketplace global.

Upaya IKMA dibantu oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang meliputi program penyediaan dan pertukaran data serta informasi yang berorientasi ekspor. Kemudian, sosialisasi dan implementasi dalam hal fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta penyediaan jasa konsultasi seperti pelatihan, bimbingan teknis, promosi, pendampingan dan kerja sama lainnya.

LPEI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan juga melakukan berbagai sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan ekspor, khususnya segmen UKM berorientasi ekspor. Selain itu, LPEI proaktif membentuk ekosistem yang produktif dan menjaga keberlanjutan ekspor dengan berbagai kegiatan jasa konsultasi guna mengembangkan ekspor UKM diantaranya melalui Program Desa Devisa.

“Kami akan bersama-sama menetapkan rencana kerja dan program kerja sama atas potensi pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi IKM berorientasi ekspor pada komoditas unggulan lainnya di Indonesia,”ujar Direktur Eksekutif LPEI, Rijani Tirtoso. (*)