SOLO (sijori.id) - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, IKN yang disebut Nusantara akan difungsikan sebagai pusat pemerintahan, bukan pusat bisnis. Hal ini membedakan antara Jakarta dan Nusantara.

Berdasarkan rencana pemerintah, IKN akan terbagi menjadi tiga kawasan, yaitu:

• Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memiliki luas 6.671 hektare,
• Kawasan IKN (K-IKN) memiliki luas 56.180 hektare,
• Kawasan terluar yakni Kawasan Pengembangan IKN (KP-IKN) seluas 199.962 hektare.

Menurut Zudan, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindah ke IKN.
Sekitar 300 ribu ASN akan pindah dari Jakarta ke Nusantara. Namun, pemindahan tersebut dilakukan secara bertahap.

“Pemindahan ASN ini tidak langsung, tapi bertahap. Misal, di suatu kementerian ada dua ribu orang, dipindah dulu 200 orang. Jadi proses pemindahan ASN ini mungkin menghabiskan waktu 15 sampai 20 tahun. Selama itu akan ada dua kantor kementerian yakni di Jakarta dan Nusantara,” ujar dia.

Hal ini ia sampaikan pada diskusi tentang Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Acara bertajuk ‘Ngobrol Bareng IKA FH UNS’ tersebut digelar Kamis (24/2/2022) secara daring melalui Zoom Cloud Meetings. (*)