TANJUNGPINANG (sijori.id) - Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta Pemprov Kepri untuk menyelesaikan pekerjaan pendukung agar pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jembatan Batam Bintan (Babin) bisa segera dilelang.

”Dari pemaparan Bappenas dalam rapat koordinasi proyek KPBU Jembatan Babin, Selasa (27/9) lalu. Ada belasan perusahaan dari sejumlah negara yang berminat menjadi konsorsium,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pena-
taan Ruang (PUPP) Provinsi Kepri, Abu Bakar, melalui Pejabat Fungsional Dinas PUPP Provinsi Kepri, Sayed Wahidin, Rabu 28 September 2022 di Tanjungpinang, Provinsi Kepri.

Perusahaan yang berminat ikut lelang tersebut ada dari Korea, Tiongkok, Jepang, dan sejumlah negara lainnya. Pembangunan trase Batam-Tanjungsauh akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan skema pinjaman luar negeri.

”Untuk pembangunan trase Batam-Tanjungsauh skemanya adalah dukungan konstruksi pemerintah dengan nilai Rp 3,34 triliun atau setara 300 juta dolar Amerika Serikat (AS),” jelas Sayed.

Kemudian, bagian Tanjungsauh-Bintan menggunakan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Secara keseluruhan pembangunan Jembatan Babin diproyeksikan sebesar Rp 14,12 triliun. Mega proyek ini, sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pertama, pembebasan lahan; kedua, soil investigasi. Dikatakannya, untuk masalah lahan, progresnya hampir tuntas. Karena masih tersisa sekitar 0,26 persen. Adapun lokasinya berada di wilayah kerja BP Batam.

”Kalau untuk lahan, kami yakin akan selesai secepat mungkin. Sehingga bisa dihibahkan kepada Kementerian PU,” jelasnya lagi.

Selanjutnya, untuk soil investigasi, dicari solusinya. Karena pekerjaan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kementerian PU meminta daerah untuk menangani tanggung jawab ini. Namun dengan kondisi anggaran sekarang ini, tentunya cukup berat.

“Beberapa waktu lalu, Pak Gubernur sudah menyurati Kementerian PU mengenai persoalan ini. Kemudian bersama Bappenas, ada skema pekerjaan menggunakan dana pinjaman luar negeri atau sepaket dalam anggaran pembangunan trase Batam-Tanjungsauh,” paparnya.

Lewat APBD TA 2021 lalu, Pemprov Kepri sudah menyelesaikan 8 titik. Adapun anggaran yang sudah dihabiskan sebesar Rp 8,7 miliar. Sedangkan sisa pekerjaan masih ada 16 titik lagi. Karena banyak pekerjaan di bawah laut, memerlukan anggaran lebih kurang Rp 50 miliar.

”Pekerjaan beratnya, karena berada di dasar laut. Makanya harus dilakukan orang-orang ahli. Rumitnya, pekerjaan ini, maka memerlukan dana besar,” jelasnya. (*)