BATAM (sijori.id) - Untuk memastikan kepastian hukum dan penerapan prinsip Good Governance dalam berinvestasi, Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah menyempurnakan database dan sistem pengelolaan lahan atau Land Management System (LMS).

Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BP Batam, menjelaskan bahwa BP Batam saat ini fokus memperbaiki LMS, khususnya dalam hal database dan proses bisnis terkait alokasi lahan.

Ia menegaskan bahwa tidak ada penghentian layanan pertanahan selama proses pembaruan LMS ini, meskipun kebetulan waktunya berbarengan dengan cuti Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

"Tidak ada penghentian layanan, hanya saja pengalokasian lahan baru belum bisa dilakukan karena database lahan sedang diperbarui untuk meningkatkan kualitas dan integritas datanya," kata Susi.

Susi juga menegaskan bahwa berita yang menyebut adanya moratorium layanan pertanahan tidak benar. Menurutnya, yang terjadi saat ini hanyalah pembaruan database lahan dan sistem pengelolaannya.

Layanan LMS lainnya tetap berjalan normal, seperti perpanjangan hak atas tanah, peralihan, dan perizinan lainnya. Hanya layanan pengalokasian lahan yang sementara dihentikan karena pemutakhiran data.

Susi berharap agar iklim investasi di Batam tetap kondusif dan meminta semua pihak menjaga kepastian dalam berusaha. "Jika lahan dialokasikan sekarang, sementara database masih diperbarui, bisa menimbulkan ketidakpastian. Kami ingin menjaga agar iklim investasi tetap kondusif, salah satunya dengan memastikan pengelolaan lahan yang tepat," ujarnya. (*)