JAKARTA (sijori.id) - Di tengah ekonomi nasional yang kontraksi 2,07 persen sepanjang 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah provinsi tetap mencatatkan pertumbuhan positif di 2020. Mereka adalah Sulawesi sebesar 0,23 persen serta Maluku dan Papua sebesar 1,44 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan daerah yang menjadi penopang pertumbuhan positif di Sulawesi adalah Sulawesi Tengah yang mampu tumbuh 4,68 persen karena adanya kenaikan produksi nikel.

Selanjutnya, wilayah Maluku dan Papua ikut menyumbang penguatan pertumbuhan ekonomi karena terbantu oleh kenaikan produksi tembaga di Papua selama 2020.

Dia juga menambahkan sepanjang 2020 hanya komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tercatat tumbuh positif. “Seluruh komponen tumbuh negatif kecuali konsumsi pemerintah yang bisa tumbuh 1,94 persen (yoy) pada 2020,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat 5 Februari 2021.

Ia mengatakan pertumbuhan konsumsi pemerintah terbantu oleh tingginya realisasi belanja barang dan jasa yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L) pada triwulan III dan IV-2020.

Konsumsi Turun

Meski demikian konsumsi pemerintah ini turun dibandingkan periode 2019 yang tumbuh 3,26 persen karena adanya perlambatan realisasi belanja pegawai maupun perjalanan dinas.

“Konsumsi pemerintah hanya tumbuh 1,94 persen, karena terjadi penurunan belanja pegawai. Tidak ada pemberian insentif bagi pegawai di 2020 dan terjadi penurunan belanja dinas,” kata Kepala BPS itu.

Kelompok pengeluaran lainnya tercatat tumbuh negatif pada 2020 seperti konsumsi rumah tangga yang minus 2,63 persen, pembentukan modal tetap bruto minus 4,95 persen, dan ekspor minus 7,7 persen.

Konsumsi rumah tangga terkontraksi selama 2020, karena masih rendahnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari turunnya penjualan eceran minus 12,03 persen dan turunnya impor barang konsumsi minus 10,93 persen.

Selain itu konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar PDB terpengaruh oleh turunnya penjualan mobil penumpang dan sepeda motor masing-masing minus 50,49 persen dan 43,54 persen. (*)