NUSA DUA (sijori.id) – Perubahan lanskap perdagangan global yang semakin kompleks mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya bersaing dari sisi harga dan kualitas produk, tetapi juga memenuhi berbagai standar internasional terkait keamanan, mutu, ketertelusuran rantai pasok, hingga keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, akreditasi dinilai menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan sekaligus memastikan hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan verifikasi dapat diterima secara luas di pasar internasional.

Isu tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Pertemuan badan akreditasi kawasan Asia Pasifik itu mengangkat tema “Innovation, Trust and Sustainability: The Power of Accreditation” dengan subtema “Accreditation to Facilitate the Global Acceptance of Conformity Assessment Results”.

Forum tersebut dihadiri delegasi badan akreditasi, organisasi internasional, serta berbagai pemangku kepentingan dari negara-negara Asia Pasifik. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, bersama Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) sekaligus Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, serta Chair APAC.

Kepala BSN sekaligus Ketua KAN, Donny Purnomo Januardhi Effyandono, mengatakan akreditasi saat ini tidak lagi dipandang sekadar proses teknis untuk menilai kompetensi lembaga, melainkan telah menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi yang menentukan daya saing suatu negara.

“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek mutu, keamanan, serta keberlanjutan, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan. Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen,” ujar Donny di Nusa Dua, Senin (22/6/2026).

Hadapi Tantangan Digital dan Tuntutan Keberlanjutan

Menurut Donny, tantangan perdagangan global saat ini berkembang semakin dinamis seiring transformasi digital dan munculnya berbagai teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga teknologi kesehatan.

Di sisi lain, pasar global juga semakin menuntut praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Salah satu contoh yang kini menjadi perhatian pelaku usaha adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan sejumlah komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa, termasuk kelapa sawit, dapat dibuktikan bebas dari praktik deforestasi.

Menurut Donny, regulasi tersebut menunjukkan bahwa daya saing produk tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas dan harga, tetapi juga kemampuan membuktikan kepatuhan terhadap berbagai standar keberlanjutan yang semakin ketat.

“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu dibutuhkan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel dan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi maupun verifikasi. Akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya,” katanya.

Dukung Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Global

Dalam sektor kelapa sawit, BSN melalui KAN terus memperkuat sistem akreditasi guna mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Penguatan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi ISPO diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas sertifikasi, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta membantu pelaku usaha memenuhi tuntutan pasar global terkait aspek keberlanjutan.

Selain itu, melalui skema mutual recognition arrangements (MRA) yang dimiliki organisasi akreditasi internasional dan regional, hasil pengujian, inspeksi, maupun sertifikasi dari lembaga yang telah diakreditasi KAN dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu dilakukan pengujian ulang.

Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi dunia usaha karena dapat mengurangi hambatan teknis perdagangan, menekan biaya kepatuhan, serta mempercepat akses produk Indonesia ke pasar internasional.

Indonesia Peringkat 4 Dunia di Bidang Akreditasi

Penguatan sistem akreditasi nasional juga tercermin dalam capaian Indonesia pada Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025.

Berdasarkan indeks tersebut, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-23 dunia dan menjadi negara dengan kinerja terbaik di kawasan ASEAN dalam bidang Infrastruktur Mutu Nasional.

Lebih membanggakan lagi, Indonesia menduduki peringkat keempat dunia pada pilar akreditasi dari 185 negara yang dievaluasi.

Menurut Donny, capaian tersebut menjadi bukti kuat bahwa sistem akreditasi Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional dan menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing nasional.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengembangan sistem akreditasi harus terus dilakukan untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan, termasuk mendukung ekonomi digital, teknologi maju, transisi energi, dan kebutuhan verifikasi keberlanjutan.

“Akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, produk Indonesia memiliki peluang lebih besar menembus pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing nasional,” tutup Donny. (*)