BATAM (sijori.id) - 15 anggota DPRD Kota Batam, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Aweng Kurniawan, baru saja melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke penangkaran buaya milik PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) di Pulau Buluh, Kelurahan Batu Legong, Kecamatan Bulang. Mereka disambut langsung oleh pimpinan PT PJK, Toni.

Sidak ini jadi respons atas insiden yang bikin heboh: lepasnya sejumlah buaya dari penangkaran! Kejadian ini memicu kekhawatiran warga, khususnya para nelayan yang sering beraktivitas di sekitar lokasi. Rombongan DPRD yang terdiri dari anggota Komisi I dan Komisi II langsung mengecek lokasi buat cari tahu penyebab insiden dan mengevaluasi sistem keamanan penangkaran.

“Kami ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan berapa jumlah buaya yang lepas. Kami juga mendesak perusahaan untuk segera meningkatkan sistem keamanan agar keselamatan masyarakat terjamin,” ujar Aweng Kurniawan kepada wartawan.

Aweng menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. Ia meminta PT PJK segera bertanggung jawab atas segala dampak yang dirasakan masyarakat, apalagi jika sampai ada korban akibat kejadian ini.

“Perusahaan bahkan belum bisa memastikan jumlah buaya yang lepas. Kami menuntut tindakan cepat dan tanggung jawab penuh dari mereka,” tegas Aweng.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, Anwar Anas, menambahkan sidak ini adalah bentuk tanggapan terhadap keresahan warga. “Kami hadir untuk menjawab keluhan masyarakat, memastikan keselamatan mereka, dan mencari solusi terbaik,” kata Anwar.

Hal serupa juga disampaikan oleh Mustofa, anggota Komisi I DPRD. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan untuk memastikan keamanan di penangkaran dan menangani dampak buaya lepas. “Kami di sini menindaklanjuti laporan warga. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh, dan kami ingin memastikan sistem keamanan ditingkatkan,” ujarnya.

“Insiden ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Batam. Kami berkomitmen untuk mengawal penyelesaian masalah ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan,” tambah Mustofa.

(*)