JAKARTA (sijori.id) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa turut angkat bicara terkait rencana melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara menuju transisi energi. Suharso memaparkan, dana yang dibutuhkan untuk pensiun dini PLTU mencapai US$400 juta - US$500 juta atau Rp6,2 triliun - Rp7,8 triliun (kurs Rp 15.700 dolar Amerika Serikat) per 1 gigawatt power.

"Karena jika ingin melakukan pensiun dini untuk PLTU yang berbahan batu bara, memang sekarang cukup intens dilakukan PLN dalam shifting (pergeseran), ini biayanya besar," ujar Suharso di The Westin Jakarta, pada Rabu, 23 November 2022.

Optimalkan Layanan Gerak, BSI Kerahkan Tim Rescue Untuk Bantu Masyarakat Terdampak di Cianjur
Segar Kumala (BUAH) Catat Lonjakan Penjualan hingga 35,68 Persen di Kuartal III-2022
Tower Bersama (TBIG) Raup Laba Bersih Rp1,25 Triliun pada Kuartal III-2022
Melalu COP 27, Indika Nature Bawa Solusi Bisnis Berkelanjutan

Suharso menghitung, jika PLTU di Pulau Jawa dengan daya 40 - 50 gigawatt dipensiunkan, maka dibutuhkan anggaran sekitar US$20 miliar atau Rp314 triliun.

Hingga saat ini, pemerintah tengah menggodok pelaksanaan skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) dan skema pensiun dini PLTU bersama para stakeholders yang terlibat.

Suharso menekankan struktur dalam rangka pembiayaan JETP harus menjadi sumber pembiayaan jangka panjang. Sebab, apabila memotong pembiayaan yang tersisa berapa tahun, akan membebani korporasi atau debitur di JETP.

Dalam Kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) / PLN Sinthya Roesly menyebut dorongan untuk mengurangi emisi karbon melalui penutupan PLTU memang menjadi fokus PLN. Maka PLN hingga kini masih mengatur perencanaan dan operasionalisasinya.

"Dari power plant (pembangkit listrik) yang berpotensi dipensiunkan, ini ada beberapa aspek. Aspek demand-supply, teknologi, usia, size kapasitas, dan perannya di sistem dalam beberapa tahun ke depan dalam memenuhi demand supply," katanya

Sinthya juga mengatakan perencanaan ini juga akan mempertimbangkan keterjangkauan harga bagi konsumen pascadilakukannya pensiun dini PLTU batu bara. Selain itu, pihaknya masih didalami lebih lanjut rencana ini karena pemerintah tak ingin menimbulkan beban baru.

"Yang paling penting itu tidak menimbulkan beban baru. Tidak membuat affordable price kepada konsumen naik," ujarnya