JAKARTA (sijori.id) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan hingga akhir Juli 2023 negara telah menghabiskan sebanyak Rp1.461,2 triliun untuk belanja negara. Belanja negara tersebut dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dari belanja pemerintahan/lembaga dan non pemerintahan/lembaga.

Bendahara negara ini merinci, dari total tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.020,4 triliun atau 45,4% dari total pagu belanja pemerintah pusat di tahun 2023. Untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) dana yang digelontorkan sebesar Rp490,3 triliun, non K/L Rp527,4 triliun, dan transfer ke daerah Rp440,9 triliun.

"Belanja pemerintah pusat terdiri dari dua pos besar yaitu belanja para menteri dan lembaga yang mencapai Rp493 triliun atau 49,3% dari pagu angaran. Ini sudah meningkat dibandingkan tahun lalu. Sementara pos kedua terbesar adalah belanja non kementrian yang isinya adalah subsidi dan kompensasi. Subsidi pupuk dan pensiun,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jum’at, 11 Agustus 2023.

Lalu untuk realisasi anggaran hingga akhir juli 2023 juga digunakan untuk anggaran Perlindungan sosial, petani, dan UMKM, pendidikan, dan infrastruktur. Belanja untuk PKH menghabiskan Rp14,9 triliun, kartu sembako Rp22,2 triliun dan PBI JKN Rp22,2 triliun.

Serta untuk pendidikan, realisasi Program Indonesia Pintar menghabiskan Rp6,2 triliun, Program KIP Kuliah Rp6,1 triliun, BOS (Kemenag) Rp7,1 triliun dan BOPTN Rp2,3 triliun. Program Kartu Prakerja sendiri menghabiskan Rp2,5 triliun untuk 586,2 ribu peserta.

Realisasi paling besar digunakan pada anggaran infrastruktur yaitu pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang menelan hingga Rp73,1 triliun. Biaya-biaya ini meliputi sarana-prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabihan, bendungan, dan irigasi.

Selain itu, belanja non-K/L digunakan untuk subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp48,5 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp37,7 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp59,7 triliun, subsidi perumahan Rp452,9 miliar dan kartu prakerja. (*)