JAKARTA (sijori.id) -- Di tengah isu semakin meningkatnya impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), Indonesia ternyata memiliki kelebihan pasokan gas alam cair (LNG) hingga 2030. Bahkan, banyak dari rencana produksi LNG nasional yang belum memperoleh komitmen pembeli (uncommitted cargo) mulai 2020-2030 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Migas Nanang Untung pada hari ke-2 acara "2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas" secara virtual, Kamis (03/12/2020).

Nanang mengatakan, kelebihan pasokan LNG hingga 2030 ini bahkan belum termasuk target peningkatan produksi gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030 mendatang. Bila target produksi tersebut tercapai, maka artinya kelebihan pasokan LNG akan semakin tinggi, sehingga tantangan untuk mencari pembeli akan semakin besar.

"Jika kita operasikan semua proyek dan memasukkan potensi suplai ke depan, kita akan mengalami potensi kelebihan kargo LNG. Itu bahkan dengan asumsi produksi gas di bawah 12 BSCFD pada 2030. Akan ada banyak kelebihan LNG dan gas bumi di Indonesia," tuturnya pada acara tersebut.

Dia mengakui, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah maupun SKK Migas untuk mencari pasar atau pembeli LNG tersebut. Terlebih, lanjutnya, kini terdapat tantangan di mana harga gas di domestik sekitar US$ 6 per MMBTU, lebih tinggi dibandingkan harga gas di pasar internasional yang di bawah US$ 6 per MMBTU.

Bila ada kelebihan pasokan, maka dalam jangka pendek biasanya pasokan LNG tersebut akan dijual ke pasar spot. Menurutnya, banyaknya potensi kelebihan kargo LNG tersebut mengubah prioritas pemasaran gas, yaitu tidak hanya fokus memenuhi kebutuhan gas domestik, tapi juga harus mengikuti perkembangan pasar global LNG.

"Untuk LNG, ini memang sangat dinamis. Di Indonesia kita banyak kelebihan LNG untuk diekspor," ujarnya.

Guna menghadapi situasi tersebut, menurutnya ini membutuhkan strategi komersial tertentu sehingga bisa tetap menjaga produksi gas pada level optimal dan tetap memperoleh harga yang kompetitif di tengah persaingan LNG global.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki dan mempercepat proses transaksi LNG, mulai dari tahap pelelangan. Dia mengatakan, proses pelelangan LNG pada kondisi normal bisa memakan waktu cukup lama. Namun kini diperbaiki di mana proses validasi penawaran LNG ini hanya dalam hitungan hari atau bahkan jam.

Kini menurutnya pemerintah dan SKK Migas bekerja secara paralel agar proses persetujuan dari pelelangan LNG ini bisa dipersingkat dan dipercepat. Menurutnya, sistem persetujuan digital untuk persetujuan rekomendasi ekspor itu menjadi salah satu opsi cara mempercepat proses pelelangan ini.

"Bila uncommitted cargo (LNG yang belum terkontrak) ini tidak dijual, maka ini akan mengganggu produksi. Jadi, kami bekerja erat dengan SKK Migas dan KKKS untuk mengatur ini," ungkapnya.