JAKARTA (sijori.id) - Pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk menuju transisi energi bersih terus digaungakan pemerintah. Hal ini sebagai komitmen serius Indonesia dalam transisi energi global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, sebenarnya Indonesia sudah berkomitmen melakukan hal tersebut lebih awal pada 2021. Bahkan Menkeu menyebut telah melakukan kerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk menghitung biaya dan mengidentifikasi pembangkit listrik mana saja yang akan dihentikan.

"Pemerintah sudah merancang dengan PLN untuk mengidentifikasi pembangkit listrik mana yang akan dipensiunkan dan berapa biayanya," ujar Sri Mulyani dalam Bloomberg CEO Forum-G20 Side Event, secara online pada Jumat, 11 November 2022.

Menkeu menambahkan, dari PLN bersama investor Independent Power Producer (IPP) telah melaksanakan perjanjian jual beli listrik untuk mengembangkan, membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik.

Ia membeberkan hal ini juga sebagai langkah dalam memperkenalkan pasar karbon. Menkeu mengatakan banyak negara turut mendorong Indonesia sebagai negara terbesar penghasil batu bara di dunia untuk turut beromitmen dalam trasisi energi global.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan telah menegaskan Indonesia berkomitmen untuk aktif mengurangi emisi karbon. Luhut menilai untuk bisa mengakselerasi target new zero emission (NZE) di tahun 2060 diperlukan akselerasi sistem dan juga memperkaya framework dalam transisi energi. Adapun PLN akan mempensiunkan PLTU secara bertahap. (*)