BATAM (sijori.id) - Kondisi Pelabuhan Batuampar di Batam menjadi sorotan bagi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau karena rencana pembenahan dan pengembangan pelabuhan tersebut sudah bertahun-tahun tidak juga selesai.


Wakil Ketua Bidang Perhubungan Kadin Kepri Olfa Yonson mengatakan tanpa sarana Pelabuhan yang layak maka sulit bagi Batam untuk bersaing dengan kawasan investasi lain terutama di era yang serba cepat dan berorientasi teknologi.


“Saat ini hampir semua Pelabuhan di dunia menerapkan teknologi tinggi dalam pelayanan Pelabuhan. Ini fungsinya untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan bongkar muat container sehingga lebih berdaya saing,” ujarnya dilansir dari wartakepri.co.id.


Namun, apa yang terjadi di Batuampar sebenarnya cukup memprihatinkan. Sebagai pintu masuk utama FTZ Batam, seharusnya Batuampar sudah berbenah dan memiliki fasilitas yang layak sehingga tidak saja layanan alih kapal yang dapat diterapkan namun juga bisa melakukan ekspor langsung ke negara tujuan tanpa perlu singgah ke Malaysia atau Singapura lagi.


Melayani akses direct call kapal ekspor tentu membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti sistem informasi, lapangan penumpukan dan gantry crane. Kapal container yang memiliki dimensi lebih besar dan panjang memerlukan crane yang memadai, tidak seperti yang ada seperti saat ini di Pelabuhan.


“Masalah ini harus diselesaikan. Pengelola Batuampar harus serius memikirkan rencana strategis pengembangan dan pembenahan Pelabuhan pada masa datang. Persaingan antar kawasan makin ketat,” tegasnya.


Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam selaku pengelola Pelabuhan Batuampar sebenarnya telah menjalin kerjasama dengan Pelindo II untuk pengembangan Batuampar. Namun kerjasama tersebut dikabarkan telah berakhir sehingga kelanjutan nasib pengembangan Batu Ampar semakin tidak jelas.


Kadin Kepri sendiri telah mengirimkan surat kepada Komisi V DPR RI agar segera dibuat rapat dengar pendapat dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenhub, Kemenkeu, BUMN, dan BP Batam untuk menindaklanjuti rencana pengembangan Batuampar.


Kadin Kepri berkepentingan dengan masalah ini karena pelaku usaha berharap tarif layanan dan logistic di Batuampar bisa ditekan dan lebih kompetitif. Apalagi Kadin Kepri telah meluncurkan paket ekonomi BBK Murah yang salah satunya berisi jaminan biaya murah bagi calon investor yang ingin berinvestasi di Kepri.


“Tentu akan kontraproduktif dengan program kami jika ternyata masih ada tarif layanan public yang mahal dan tidak kompetitif, salah satunya di Pelabuhan. Ini yang mendorong kami agar pemerintah segera melakukan pembenahan di Batuampar,” kata Olfa.


Yang harus dibenahi juga diantaranya sistem manajemen pelabuhan Batuampar tidak sesuai dengan standar pelabuhan internasional. Serba manual dan tidak ada kontrol langsung dari pengelola pelabuhan.


Lalu, Pelabuhan Batuampar tidak memiliki standar keselamatan yang sesuai. Dan, ISPS code tidak diimplementasikan sebagai syarat utama standar pelabuhan internasional.


Untuk itu, Kadin bersedia membantu pemerintah dalam hal ini BP batam untuk meng-create system pengelolaan pelabuhan yang efektif dan efisien. Sehingga akan meningkatkan kinerja pelabuhan umum di Batam dan menekan biaya operasional pelaku usaha kegiatan di pelabuhan.


Pelabuhan Batuampar sampai 2019 lalu melayani kapal asing dan domestic sebanyak 6.038 unit atau menurun dibandingkan 2017 sebanyak 7.007 unit dan 2018 sebanyak 6.897 unit. Namun jumlah arus bongkar muat container dari kapal domestic dan asing yang masuk justru meningkat pada 2019 sebanyak 295.201 TEUs dibandingkan 2017 dan 2018 masing-masing 257.209 TEUs dan 234.222 TEUs.


Batuampar memiliki enam dermaga di sebelah selatan, timur, dan utara dengan total panjang 1.932 meter dan lebar mulai 25 – 30 meter. Kedalaman rata-rata alur 9 meter. Fasilitas bongkar muat Pelabuhan masih dilayani secara manual oleh perusahaan penyedia crane yang melayani container dalam jumlah terbatas setiap harinya. (*)