(sijori.id) - Indonesia resmi menerima kapal induk pertamanya, eks kapal perang Italia ITS Giuseppe Garibaldi, yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026).

Kapal perang berusia 41 tahun tersebut disambut dalam upacara militer setelah tiba di pangkalan TNI AL. Kapal memiliki kemampuan mengoperasikan pesawat dengan kemampuan short takeoff and vertical landing (STOVL) serta helikopter.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kapal tersebut akan lebih banyak digunakan untuk operasi militer selain perang, meski tetap dapat dikerahkan untuk misi tempur apabila diperlukan.

“Kami bermaksud menggunakan kapal ini terutama untuk operasi militer selain perang, meskipun kapal ini juga dapat dikerahkan untuk misi tempur jika diperlukan,” kata Muhammad Ali kepada wartawan setelah upacara penyambutan.

Menurut dia, kapal tersebut masih dapat digunakan TNI AL selama 15 hingga 20 tahun ke depan. Kapal juga dapat menampung sedikitnya 14 helikopter, bergantung pada ukuran dan konfigurasi helikopter yang digunakan.

Akan Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya

Muhammad Ali mengatakan kapal induk tersebut akan resmi masuk jajaran TNI AL pada pekan depan dengan nama KRI Sriwijaya.

Nama tersebut merujuk pada Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang berpusat di Sumatra dan menjadi salah satu kekuatan perdagangan serta maritim utama di Asia Tenggara antara abad ke-7 hingga ke-13.

Sebelumnya, terdapat rencana untuk menamai kapal tersebut KRI Gajah Mada.

Dengan masuknya Giuseppe Garibaldi, Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang mengoperasikan kapal induk. Sebelumnya, Thailand telah memiliki HTMS Chakri Naruebet yang mulai berdinas pada 1997 setelah diperoleh dari Spanyol.

Hadiah dari Italia

Italia menyerahkan Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia setelah kapal tersebut dipensiunkan pada 2024. Kesepakatan penyerahan kapal dilakukan pada Maret 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.

Italia juga tengah mendorong kerja sama pertahanan yang lebih luas dengan Indonesia, termasuk terkait peluang pengadaan kapal selam dan pesawat.

Bagi Italia, penyerahan kapal tersebut sekaligus mengurangi biaya yang diperlukan untuk proses pembongkaran dan penonaktifan kapal.

Giuseppe Garibaldi mulai beroperasi pada 1985. Kapal tersebut memiliki panjang sekitar 180 meter dan dirancang untuk mengoperasikan pesawat STOVL serta helikopter.

Diproyeksikan untuk Operasi Bencana

Pemerintah Indonesia tidak hanya melihat kapal induk tersebut sebagai aset pertahanan. Kapal juga disiapkan sebagai pusat komando bergerak dan platform pendukung operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan kapal tersebut akan diretrofit dan dikonversi agar dapat mengoperasikan helikopter serta drone.

“Kami akan melakukan retrofit dan mengubahnya menjadi kapal induk untuk helikopter dan drone. Ini akan sangat membantu penanggulangan bencana,” kata Prabowo dalam pengarahan terkait penanganan bencana awal September.

Kapal tersebut nantinya dapat digunakan sebagai platform bergerak untuk mendukung operasi di wilayah kepulauan Indonesia, termasuk ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, banjir, gempa bumi, maupun aktivitas vulkanik.

Konsep penggunaan tersebut berbeda dengan kapal induk negara-negara besar yang umumnya dirancang untuk mengoperasikan pesawat tempur dalam operasi jarak jauh.

Biaya Retrofit Jadi Sorotan

Di balik pengadaan tersebut, muncul pertanyaan mengenai kebutuhan operasional dan biaya untuk menghidupkan kembali kapal perang yang telah berusia lebih dari empat dekade.

Kementerian Keuangan pada 2025 menyetujui pembiayaan sebesar USD450 juta untuk program kapal induk tersebut. Namun, sejumlah anggota parlemen memperkirakan biaya keseluruhan dapat lebih tinggi.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut biaya retrofit kapal saja berpotensi mencapai Rp16 triliun atau sekitar USD900 juta.

Pengoperasian kapal induk juga membutuhkan anggaran besar, mulai dari personel, pemeliharaan, bahan bakar, persenjataan, hingga infrastruktur pendukung.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Fauzan Malufti mengatakan keputusan pengadaan kapal harus didasarkan pada kebutuhan operasional dan kemampuan Indonesia untuk mengoperasikannya secara berkelanjutan.

Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan keseluruhan biaya, bukan hanya harga pengadaan dan modernisasi kapal.

“Rencana untuk memperoleh Garibaldi harus didasarkan pada kebutuhan operasional yang nyata dan kemampuan kita untuk mengoperasikannya, bukan didorong oleh kebanggaan atau pertimbangan lainnya,” ujar Fauzan.

Kapal Induk Bukan Prioritas Utama?

Analis militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga menilai kebutuhan pertahanan Indonesia memiliki sejumlah prioritas lain.

Menurut dia, Indonesia lebih membutuhkan kapal selam, fregat, dan sistem persenjataan asimetris untuk menjaga kedaulatan maritim.

Namun, ia juga menyebut kapal induk dapat menjadi platform multifungsi apabila Indonesia ingin memperkuat posisinya sebagai negara maritim.

“Jika Indonesia ingin memposisikan diri sebagai negara maritim utama, kapal induk dapat menjadi simbol kekuatan nasional sekaligus platform multifungsi yang mampu mendukung berbagai misi militer dan nonmiliter,” kata Khairul.

Masuknya Giuseppe Garibaldi ke jajaran TNI AL dengan demikian tidak hanya menambah jenis alutsista baru, tetapi juga membuka kebutuhan besar untuk retrofit, pengoperasian, pemeliharaan, serta pembangunan infrastruktur pendukung dalam jangka panjang. (*)