JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menilai upaya Indonesia menekan emisi karbon berada pada level yang sama dengan negara-negara maju di dunia.

Dadan menyebut, pengomptimalan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), perdagangan karbon, penyimpanan Co2 ke dalam sumur minyak dan gas jadi bagian tak terpisahkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Indonesia sudah mulai perdagangan karbon. Kita sudah sampai ke skala ekonomi yang baik dan sudah melaksanakan hal tersebut. Sudah ada kontrak (pembangkit) EBT dan diresmikan oleh Presiden RI untuk PLTS Terapung Cirata. Presiden juga sudah meresmikan groundbreaking untuk Green Ammonia dua minggu lalu, serta proses pertama Carbon Capture Storage (CCS) di Sukawati," katanya dikutip pada Senin, 18 Desember 2023.

Dadan menyebut saat ini upaya menangani dekarbonisasi terus di dorong dalam Kementeriannya. Menteri ESDM Arifin Tasrif juga tengah menggenjot pembuatan regulasi CCS di mana saat ini telah dalam tahap ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Peluang Bisnis Baru CCS di Indonesia

Saat ini, isu terkait CCS adalah kelayakan membawa CO2 dari luar negeri untuk disimpan di Indonesia. Apalagi kita memiliki reservoir (cadangan) yang banyak, umumnya di bawah laut yang dapat dipakai untuk menyimpang CO2 dengan metode membayar.

"Mereka (negara lain) yang akan menyimpan CO2nya di Indonesia tentu harus bayar. Ini jadi bisnis baru, peluang usaha CCS. Karena kita ini punya potensi besar. Info terakhir angkanya adalah 500 gigaton (GT) CO2," lanjut Dadan.

Potensi besar diangka 500 GT setara dengan 500 miliar ton CO2. Jika disimulasikan, apabila emisi yang dikeluarkan PT PLN (persero) berkisar antara RP300-400 juta dan sektor ESDM lainnya mengeluarkan emisi di angka Rp600 juta, maka tingkat ketercukupan telah mencapai hingga 900 tahun dibandingkan ketersediaan reservoir yang ada. (*)