JAKARTA (sijori.id) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengusulkan untuk memberi akses vaksin mandiri untuk swasta. Tujuannya semata mempercepat vaksinasi nasional khususnya para pekerja dan pelaku ekonomi agar ekonomi bisa lekas pulih.

“Ini usulan dari saya saja,” ucapnya dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (13/1).


Senada dengan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi. Pekerja dan pelaku ekonomi seharusnya bisa masuk skala prioritas.


"Sekitar 60% penduduk Indonesia adalah pekerja aktif, ini angka yang sangat besar dan tentu menjadi PR pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Jadi jika swasta diperbolehkan khususnya yang punya cash flow baik tentu mau melakukan vaksinasi karyawan," tuturnya.


Namun, ada baiknya lagi, pemerintah bisa membantu swasta dengan subsidi yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, neraca keuangan swasta tengah kurang baik akibat pandemi Covid-19.


"Kalau pemerintah menyediakan yang mandiri, mudah mudahan seperti yang sudah diberitakan di kuartal II Juni/Juli mudah mudahan ada vaksin untuk mandiri. Pengusaha yang bisa lakukan, regulasi pemerintah bisa berjalan terkait BPJS ketenagakerjaan," katanya.


Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang pun sependapat. Dia mengusulkan agar pemerintah menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program vaksinasi kepada pihak swasta.


“Dunia usaha memang punya kemampuan percepatan program vaksinasi nasional. Namun, saat ini, kondisinya memang lagi sulit. Banyak perusahaan yang mengalami gangguan finansial akibat pandemi,” tandasnya.(*)