JAKARTA (sijori.id) — Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (15/9/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dengan agenda penyesuaian rencana kerja dan anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, jajaran deputi, serta pejabat tingkat II dan III turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran BP Batam tahun 2026 sebesar Rp2,447 triliun. Persetujuan ini mengacu pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas tertanggal 24 Juli 2025.

“Pagu tersebut diharapkan mampu mendukung arah kebijakan nasional pada Asta Cita sebagai prioritas nasional, serta arah kebijakan pengembangan wilayah di Batam,” kata Andre.

Amsakar menjelaskan, selain pagu anggaran sebesar Rp2,447 triliun, BP Batam juga mengelola anggaran rupiah murni (RM) 2026 sebesar Rp2,880 triliun. Kedua alokasi itu diarahkan untuk mendukung arahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong investasi melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi berkelanjutan.

Anggaran 2026 akan difokuskan untuk peningkatan kinerja organisasi BP Batam dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang akuntabel dan efisien. Adapun anggaran RM dipergunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat, laut, dan udara, serta infrastruktur sumber daya air, aset, lingkungan, dan pengembangan kawasan.

“Dalam arahannya, Bapak Presiden meminta agar pengembangan Batam dimulai dari pembangunan infrastruktur, agar perekonomian dapat berjalan hingga kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana,” ujar Amsakar.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI atas dukungan yang diberikan dalam pengelolaan anggaran maupun pembangunan di Batam. “Dukungan ini menjadi penguat motivasi bagi BP Batam untuk mewujudkan KPBPB Batam sebagai kawasan ekonomi inklusif dan modern di masa depan,” kata Amsakar. (*)