SOLO (sijori.id) — Yayasan Gita Pertiwi mendorong pemerintah meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan sampah. Hal itu menyusul kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA) yang terjadi beruntun di sejumlah daerah di Indonesia.

Di Jawa Tengah (Jateng), bulan ini terdapat empat titik wilayah yang mengalami insiden kebakaran TPA. Daerah tersebut adalah Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Solo, dan Kota Semarang. Hingga kini, api di TPA Kota Solo dan Semarang belum sepenuhnya padam.

Dua bulan sebelumnya juga terjadi kebakaran TPA di Kabupaten Tegal, tepatnya 26 Juni 2023. Kebakaran tersebut tak lepas dari musim kemarau panjang yang melanda Tanah Air akibat El Nino. “Adanya kebakaran TPA yang terus berulang mestinya mendorong pemerintah memperkuat langkah mitigasi,” ujar Direktur Program Gita Pertiwi Titik Eka Sasanti kepada TrenAsia.com, Senin 25 September 2023.

Lembaga yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan itu menilai pemerintah saat ini cenderung hanya berfokus mengatasi krisis pangan dan krisis air. Padahal di saat bersamaan, Titik menyebut krisis sampah bisa memicu problem tak kalah pelik untuk kesehatan dan lingkungan.

Krisis itu salah satunya ditandai fenomena gunungan sampah yang sulit terkelola di TPA di penjuru Indonesia. Di Jogja, sampah bahkan sampai meluber di jalan-jalan perkotaan karena TPA tak mampu lagi mengelola sampah.

“Program-program pemerintah lebih banyak menangani krisis air dan krisis pangan, belum fokus krisis sampah,” ujarnya.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mencatat hampir semua kebakaran TPA di Jateng disebabkan letupan gas metan akibat penumpukan sampah organik yang bercampur dengan sampah lain yang mudah terbakar.

Hal itu ditambah lagi dengan kondisi angin yang kencang dan musim kemarau yang panas. Hanya kebakaran di TPA Muarareja Kota Tegal yang disebabkan aksi ceroboh seseorang yang membakar ilalang.

Manajer Program WALHI Jateng Nur Colis mendesak pemerintah merespons kebakaran TPA dengan langkah sistematis, bukan reaktif. Pihaknya menuntut pemerintah menghentikan pengelolaan TPA dengan sistem open dumping untuk mengurangi potensi kebakaran di masa mendatang.

Kedua, WALHI mendesak implementasi pengelolaan sampah dengan hierarki zero waste yang benar dengan berfokus pada pengurangan sampah dari sumber seperti organik dan plastik sekali pakai. Ketiga, menyusun langkah-langkah strategis mencegah kebakaran TPA terjadi di masa mendatang.

“Terakhir, pemerintah perlu memberikan bantuan layanan kesehatan gratis dan bantuan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak, termasuk pemulung yang kehilangan sumber penghidupannya,” tegas Nur Colis.

Tak Sesuai Dokumen

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada 364 TPA di Indonesia. Sekitar 33% di antarnya masih menggunakan sistem penimbunan terbuka alias open dumping. Adapun 55% berkonsep controlled landfills, sisanya 12% dengan model sanitary landfills.

Fakta di lapangan, menurut data WALHI, sejumlah TPA masih menggunakan praktik open dumping meski dalam dokumen pemerintah masuk kategori controlled landfill atau sanitary landfill.

Hal ini tak jauh beda dengan klaim pemerintah yang mengatakan TPA Putri Cempo dan TPA Jatibarang menggunakan sanitary landfill meski faktanya masih menggunakan metode open dumping. “Padahal, TPA open dumping sudah dilarang sejak tahun 2013,” ujar Nur Colis. (*)