YOGYAKARTA (sijori.id) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2 Oktober 2023 telah menetapkan Pantai Glagah sebagai objek wisata prioritas untuk tahun 2023.

Penjabat Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan Pemkab Kulon Progo akan fokus pada pengembangan fisik dari Pantai Glagah termasuk sarana prasarana, dan juga pada pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat akan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sertifikasi untuk homestay.

"Pemberdayaan masyarakat pada destinasi wisata prioritas, bentuknya antara lain melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pokdarwis dan desa wisata, serta homestay yang berupa pelatihan maupun sertifikasi," ujar Ni Made seperti dilansir Antara.

Pemkab melalui Dinas Pariwisata menurut Ni Made juga akan memberikan dukungan dalam pengembangan usaha jasa pariwisata melalui sertifikasi untuk usaha dan profesi terkait. Lokasi pelaksanaan pemberdayaan tersebut antara lain mencakup Pokdarwis Permata Glagah, Pokdarwis Congot Jangkaran, dan Desa Wisata Glagah.

Ni Made mengemukakan bahwa Pantai Glagah membutuhkan penataan yang menyeluruh untuk meningkatkan pengelolaannya dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Selain itu, Ni Made juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor lingkungan dalam proses penataan atau destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepala Dispar Kulon Progo, Joko Mursito, menjelaskan bahwa Pantai Glagah adalah salah satu destinasi wisata unggulan yang menjadi prioritas dalam upaya penataan. Penataan tersebut akan dilakukan secara kolaboratif, dengan fokus pada berbagai aspek seperti infrastruktur, fasilitas pendukung, dan estetika kawasan pantai. Proses penataan yang kolaboratif ini akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing OPD.

Selain itu, koordinasi lebih lanjut diperlukan untuk menyusun program penataan yang komprehensif. Meskipun demikian, diharapkan penataan Pantai Glagah dapat dilaksanakan dengan segera. Contohnya, dalam hal akses jalan akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) sedangkan pekerjaan penghijauan akan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH). (*)