JAKARTA (sijori.id) – Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) mengusulkan tiga hal dalam pengenaan pajak industri kripto. Wakil Ketua Umum Aspakrindo Yudhono Rawis mengatakan penyesuaian tarif pajak yang tidak membebani pengguna dapat meningkatkan pendapatan pajak secara bertahap dan menjadi solusi yang menguntungkan bagi pertumbuhan industri kripto domestik.

“Salah satu solusi mungkin dapat dipertimbangkan adalah mengurangi tarif pajak PPN untuk transaksi kripto. Hal ini akan membuat skema pajak kripto lebih adil, tetapi tidak terlalu membebani pelaku usaha kripto,” kata Yudho, Kamis 18 Januari 2024.

Yudho memberikan solusi lainnya seperti implementasi program Tax Amnesty khusus untuk subyek pajak yang memiliki aset kripto di luar negeri. Banyak investor Indonesia saat ini memegang aset kripto di exchange luar negeri karena berbagai alasan, termasuk faktor regulasi dan pilihan aset.

Dengan adanya program Tax Amnesty ini, pemerintah dapat mendorong repatriasi dana serta deklarasi aset kripto yang dimiliki warga negara Indonesia di luar negeri. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga potensial pendapatan pajak dari sektor kripto.

"Penyesuaian tarif pajak dan implementasi Tax Amnesty adalah langkah yang realistis dan strategis untuk mendorong pertumbuhan industri kripto di dalam negeri, sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam adopsi dan regulasi aset kripto di kawasan Asia Tenggara," jelas CEO Tokocrypto ini.

Selain itu, Yudho juga berpendapat bahwa perlakuan terhadap kripto sebagai sekuritas, bukan komoditas, akan mengurangi beban pajak bagi pengguna. Skema pajak kripto seharusnya mirip dengan saham, di mana pajak PPh hanya dikenakan saat menjual.

Ini didasarkan pada kesamaan karakteristik antara saham dan kripto sebagai aset keuangan digital yang diperjualbelikan dengan potensi keuntungan.

“Pertama kesamaan karakteristik antara saham dan kripto, yaitu keduanya merupakan aset yang dapat diperjualbelikan dan memiliki potensi keuntungan, menurut UU PPSK, sudah masuk kategori aset keuangan digital bukan komoditi, sehingga PPN tidak berlaku lagi seharusnya. Oleh karena itu, penerapan pajak yang sama untuk kedua instrumen investasi ini akan lebih adil dan konsisten,” kata Yudho.

Usulan ini berangkat dari beban tarif pajak yang dinilai terlalu besar dan belum dijalankan secara adil memberatkan industri kripto di Tanah Air.

Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab di balik penurunan volume transaksi aset kripto. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah transaksi kripto di Indonesia telah mencapai Rp 122,8 triliun per November 2023.

Sementara di tahun sebelumnya, hingga November 2022 sebesar Rp 296,66 triliun. Sehingga terjadi penurunan sebesar 58% secara year-on-year (YoY). (*)