JAKARTA (sijori.id) — Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, pemerintah daerah memiliki kebutuhan yang penting untuk memiliki akses internet yang stabil dan aman untuk fasilitas publik.

Dia menilai buruknya akses internet publik yang ada saat ini sehingga kebutuhan masyarakat terhadap akses internet di fasilitas umum sulit terpenuhi. Parahnya lagi, negara belum menjamin sepenuhnya tentang hal ini.

“Risiko aman tidaknya internet di publik ya ditanggung kita sendiri. Di mana-mana sekarang namanya internet di publik unsecure. Layanan internet di stasiun, bandara, dan fasilitas umum lainnya biasanya lemot,” ujarnya kepada media.

Oleh sebab itu, Agus mengimbau kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memberikan layanan internet yang prima kepada masyarakat. Sehingga memilih provider internet menjadi syarat pertama dan utama dalam memenuhi akses internet sehat di fasilitas umum.

Chief Enterprise Business Officer PT Link Net Tbk Agung Satya Wiguna mengatakan, akses internet yang stabil memungkinkan pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan efektif antara departemen, pegawai, dan warga.

“Hal ini penting untuk menyampaikan informasi penting, mengoordinasikan kegiatan pemerintah, dan memperbarui informasi kepada warga tentang berbagai layanan publik,” kata dia.

Selain itu, akses internet yang stabil memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik, mengajukan permohonan, atau berinteraksi dengan pemerintah secara online.

“Akses internet yang stabil dan aman memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik dengan lebih efisien,” katanya.

Sebagai contoh, layanan administrasi seperti pembayaran pajak, pendaftaran penduduk, atau izin usaha dapat dilakukan secara online dengan akses internet yang stabil, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk berinteraksi secara langsung dengan kantor pemerintah.

“Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif kepada warganya,” tambahnya lagi.

Akses internet yang stabil juga memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengawasi fasilitas publik dengan lebih baik. Misalnya, penggunaan CCTV dan sistem keamanan yang terhubung dengan internet yang andal.

“Akses internet publik yang mumpuni turut memiliki manfaat lain bagi pemerintah daerah, seperti peningkatan transparansi, memajukan ekonomi dan sosial, hingga mendorong inklusi digital bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)