JAKARTA (sijori.id) - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mengungkapkan, pemerintah tengah mempersiapkan susunan terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat carbon capture and storage (CCS) di luar kegiatan hulu migas.

Harapannya dengan adanya aturan tersebut memungkinkan Indonesia menjadi penghubung atau hub CCS di Asia Tenggara melalui impor karbon dari negara lain. Ia mencontohkan Singapura yang tidak memiliki banyak lahan migas, sehingga bisa menyimpan karbon di Indonesia.

"Kita menerima CO2 dari luar, kurang lebih mengimpor. Mereka yang mau pakai storage kita bayar, jadi kita ke depan jualan gudang lah bisnisnya, jualan gudang CO2," katanya saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta pada Senin,11 September 2023.

Tutuka menjelaskan pemerintah melihat negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris hingga Australia yang bisa menarik investor dengan menyediakan insentif kebijakan untuk CCS.

Tutuka mengatakan, skema CCS antarnegara ini nantinya bisa berupa kerja sama antar pemerintah terlebih dahulu, baru kemudian antar perusahaan (business to business/B2B) dengan pemilik lapangan migas, seperti PT Pertamina (Persero).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan, Asia berkontribusi sebesar US$1,2 miliar atau Rp18,4 triliun (Kurs Rp15.300 per dolar AS) dalam investasi global di proyek teknologi Carbon Capture Storage (CCS).

Sedangkan, untuk investasi global dalam proyek CCS di seluruh dunia justru menembus US$6,4 miliar atau setara dengan Rp98,1 triliun. Hal ini dinilai luhut menjadi peluang yang sangat menjanjikan dalam pengembangan CCS atau CCUS di Indonesia.

Menko Marves ini menilai, pengembangan pusat CCS di Indonesia, memiliki potensi yang sangat besar dari sumber daya yang diperlukan, lokasi penyimpanan CO2 dan lokasi industri yang berdekatan, termasuk mitra dari industri Asia Timur untuk transportasi karbon internasional. (*)