(sijori.id) - Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea Selatan menolak permintaan penangkapan yang diajukan jaksa terhadap pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung. Pengadilan menyatakan tidak cukup bukti yang mendukung argumen bahwa Lee mungkin mencoba melenyapkan bukti.

Dilansir dari Reuters, Rabu 27 September 2023, Lee menyambut keputusan tersebut dan berterima kasih kepada pengadilan ketika dia keluar dari pusat penahanan tidak lama setelah keputusan dibuat.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengadilan karena telah membuktikan dengan jelas bahwa ini adalah benteng terakhir hak asasi manusia,” kata Lee.

Tuduhan pidana terhadap Lee belum dicabut. Menteri Kehakiman Han Dong-hoon mengatakan tinjauan permintaan penangkapan adalah bagian dari proses yang belum selesai dan keputusan pengadilan tidak berarti bahwa Lee tidak bersalah.

Lee menuduh jaksa penuntut mengejar kasus bermotif politik terhadapnya dan membantah melakukan kesalahan, menyebut tuduhan itu “fiksi” dan “konspirasi politik.” Lee melakukan mogok makan selama 24 hari bulan ini, menuntut agar pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol memperbaiki kegagalan dalam kebijakan.

Hal itu termasuk pengelolaan ekonomi yang buruk dan kurangnya tindakan dalam menghentikan Jepang dari melepaskan air limbah yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.

Penangkapan seorang pemimpin oposisi utama akan menjadi hal yang belum pernah terjadi dan dapat menghancurkan kepemimpinan Lee menjelang pemilihan parlemen tahun depan, di mana mempertahankan mayoritas partainya menjadi taruhan besar.

Lee hampir kalah dari Yoon yang konservatif, seorang jaksa karier, dalam pemilihan presiden tahun lalu. Lee memasuki pengadilan pada hari Selasa pagi terlihat rapuh dan menggunakan tongkat jalan. Dia dituduh meminta sebuah perusahaan untuk mentransfer US$8 juta secara ilegal ke Korea Utara ketika dia menjadi gubernur Provinsi Gyeonggi.

Dia juga dituduh melanggar kewajibannya sebagai pejabat publik terkait kerugian sebesar 20 miliar won (US$15 juta) yang dialami oleh perusahaan pengembangan daerah kota saat dia menjabat sebagai walikota Seongnam, bersama dengan tuduhan lainnya.

Beberapa anggota partai Lee bergabung dengan partai pemerintah konservatif dalam pemungutan suara pekan lalu untuk mencabut kekebalan Lee dari penangkapan sebagai anggota parlemen, yang menimbulkan kritik di dalam partai tersebut. (*)