JAKARTA (sijori.id) – Berkat dukungan berkelanjutan dari pemerintah, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kembali memperoleh tambahan suplai gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini ditandai dengan penandatanganan dua perjanjian strategis bersama West Natuna Group, yakni Domestic Swap Agreement dan Gas Sales Agreement.

Kedua perjanjian tersebut memungkinkan sebagian pasokan gas dari West Natuna Group yang sebelumnya diekspor ke Singapura, kini dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik melalui PGN. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, dalam gelaran IPA Convex 2025 yang berlangsung pada 21 Mei 2025.

Komitmen pemerintah dalam mendukung ketersediaan gas bumi nasional terus berlanjut. Setelah penandatanganan swap agreement, PGN dipastikan mendapatkan tambahan suplai gas sebesar lebih dari 71,83 BBTUD yang telah diamankan lewat enam perjanjian kerja sama.

Langkah ini sekaligus merefleksikan pelaksanaan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mendorong kolaborasi antar pihak—baik dari swasta nasional, internasional, BUMN, hingga lembaga pemerintah—demi mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. “Kalau kita terus-menerus mengandalkan impor, maka sumber daya yang kita keluarkan akan sangat besar,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutan acara Signing Ceremony of New Production Sharing Contracts and Commercial Agreements di ajang IPA Convex 2025.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa skema pengalihan gas ini dilakukan secara simultan sebagai solusi konkret mengantisipasi potensi kekurangan pasokan di dalam negeri. Hingga saat ini, langkah tersebut dinilai efektif untuk menghindari kebutuhan impor, dan pemerintah telah menyiapkan sistem swap gas bersama pemasok dari wilayah Natuna.

Arief menyampaikan apresiasi atas dukungan menyeluruh yang diberikan pemerintah. Menurutnya, PGN akan mengelola tambahan pasokan tersebut secara optimal guna menjaga keberlanjutan layanan gas serta memperkuat ketahanan energi nasional.

PGN juga berharap, implementasi swap gas domestik ini bisa memperkuat kestabilan dan efisiensi distribusi gas bumi nasional. Kebijakan ini sangat penting bagi sektor industri dan energi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. (*)