PYONGYANG (sijori.id) - Korea Utara pada Jumat 9 Septemberr 2022 mengesahkan undang-undang baru yang menyatakan dirinya sebagai negara senjata nuklir. Sebuah langkah yang menurut pemimpin Kim Jong Un tidak dapat diubah. Kim bersumpah negara itu tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya dan mengatakan tidak akan ada negosiasi tentang denuklirisasi.

Undang-undang baru itu juga mengabadikan hak Pyongyang untuk menggunakan serangan nuklir pendahuluan untuk melindungi dirinya sendiri. Ini memperbarui sikap sebelumnya yang mengatakan akan menyimpan senjatanya hanya sampai negara-negara lain melakukan denuklirisasi. Dan tidak akan menggunakannya terlebih dahulu terhadap negara-negara non-nuklir.

Kim mengatakan senjata nuklir mewakili martabat, tubuh, dan kekuatan absolut negara. "Penerapan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kebijakan kekuatan nuklir nasional adalah peristiwa yang luar biasa karena ini adalah deklarasi kami bahwa kami secara hukum memperoleh pencegahan perang sebagai sarana pertahanan nasional," kata Kim dikutip dari KCNA.

Selama senjata nuklir ada di Bumi, dan imperialisme serta manuver anti-Korea Utara dari Amerika dan sekutunya Kim menegaskan pihaknya akan terus memperkuat kekuatan nuklir kami tidak akan pernah mengakhirinya. Undang-undang baru juga melarang berbagi teknologi nuklir dengan negara lain.

Langkah Pyongyang ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional atas perluasan program senjata nuklir dan misil Korea Utara.

Kim telah membuat ancaman konflik nuklir yang semakin terbuka terhadap Amerika Serikat dan sekutunya di Asia dalam beberapa bulan terakhir.

Pada saat yang sama, Amerika menjadi semakin khawatir bahwa Korea Utara mungkin bersiap untuk melakukan uji coba nuklir bawah tanah pertamanya dalam beberapa tahun

Yang Moo-jin, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seouldikutip CNN mengatakan undang-undang itu menunjukkan harapan Pyongyang untuk memperkuat hubungannya dengan China dan Rusia pada saat ketegangan global meningkat. (*)