JAKARTA (sijori.id) - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) sedang memmbangun pabrik pupuk baru yang berlokasi di Fakfak yang dicanangkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pabrik pupuk ini diperkirakan memiliki kapasitas produksi tahunan hingga 1,15 juta ton urea dan 825.000 ton amonia.

Saat beroperasi penuh, pabrik ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi total kebutuhan pupuk nasional yang diperkirakan mencapai sekitar 4,5 hingga 5 juta ton.

Proyek pabrik pupuk merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Dengan memastikan ketersediaan pupuk yang memadai, Pupuk Kaltim akan mendukung produktivitas pertanian, memastikan pasokan makanan yang cukup, dan memitigasi ketidakstabilan harga pangan.

Pupuk Kaltim merencanakan untuk melakukan pengantongan pupuk pertama di pabrik baru ini pada peringatan ulang tahun perusahaan yang ke-50 pada tahun 2027 mendatang. Hal ini menandai komitmen perusahaan dalam menyediakan solusi untuk kebutuhan nasional akan pupuk yang semakin meningkat.

Pupuk Kaltim juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pabrik. Dengan menciptakan peluang pekerjaan dan berkolaborasi dengan para petani lokal, mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Pada saat yang sama, Pupuk Kaltim telah melakukan upaya untuk menjaga persediaan pupuk. Data per September 2023 menunjukkan bahwa perusahaan ini telah menyimpan 258.827 ton urea bersubsidi, 46.465 ton NPK Phonska, dan 10.106 ton NPK Formula Khusus di gudang-gudang mereka yang tersebar di berbagai wilayah. Persediaan pupuk tersebut menjadi berita positif yang akan mendukung kebutuhan para petani terhadap ketersediaan pupuk yang mereka butuhkan untuk mengoptimalkan hasil pertanian.

Proyek pabrik pupuk di Fakfak merupakan langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan kapasitas produksi yang besar Pupuk Kaltim berperan meningkatkan kemandirian pupuk dan ketahanan pangan nasional. (*)