JAKARTA (sijori.id) - Rumah susun (rusun) Pangudi Luhur Bekasi resmi dibuka untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal. Rusun murah ini bisa disewa dengan biaya terjangkau yakni Rp10.000 per bulan.

Rusun di Bekasi ini dibangun atas kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Sosial.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan pembangunan satu tower Rusun yang dibangun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi tersebut memiliki ketinggian lima lantai tipe 24 sebanyak 93 unit.

“Pembangunan Rusun ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Kemensos dan perlu dilaksanakan sebagai solusi penanganan masalah sosial dan bagian penyelesaian masalah perumahan untuk masyarakat di sektor informal,” ujar dia, dikutip Senin, 13 Februari 2023.

Menurut Iwan, pembangunan Rusun tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Adanya Rusun tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian yang layak sekaligus mendorong semangat mereka untuk bekerja dan beraktifitas bersama keluarganya.

Iwan menerangkan persyaratan untuk bisa tinggal atau menyewa rusun tersebut. Menurut dia, Rusun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi ini diperuntukkan khususnya bagi eks gelandangan dan pengemis.

Rusun tersebut dibangun sebanyak satu tower setinggi lima lantai dan memiliki hunian tipe 24 MBR khusus sebanyak 93 unit yakni 88 unit reguler dan 5 unit difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang.

"Kami juga melengkapi Rusun ini dengan meubelair yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya. Total nilai anggarannya sebesar Rp 34,5 miliar,” terangnya.

Kementerian PUPR, imbuh Iwan, saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan Rusun serupa di Jakarta Timur dan Kota Solo. Dirinya juga berharap dukungan dari kementerian/ lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan Rusun untuk MBR tersebut.

“Kami siap mendukung Kementerian Sosial untuk membantu MBR memiliki hunian layak dan terjangkau,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan siap mengelola rusun ini. Nantinya, masyarakat yang terdata akan dikenakan biaya sewa untuk tinggal di Rusun tersebut hanya Rp 10.000 per bulan.

"Saat ini sebanyak 93 kepala keluarga telah terdata untuk tinggal di rusun tersebut dan diharapkan mereka bisa berusaha untuk dapat meningkatkan perekonomiannya,” ujar dia. (*)