SINGAPURA (sijori.id) — Pemerintah Singapura menyiapkan langkah besar untuk melindungi wilayah rendah seperti Changi dan Greater Southern Waterfront dari ancaman banjir akibat kenaikan permukaan laut. Badan Air Nasional, PUB, mengumumkan, Sabtu (30/8/2025), pembangunan struktur perlindungan pantai akan dimulai pada 2030-an.

Rencana tersebut mencakup tiga penghalang pantai yang menghubungkan Sentosa, Pulau Brani, dan daratan utama, peningkatan Marina Barrage, serta pembangunan tanggul di sejumlah titik.

Di Taman Pantai Changi, akan diterapkan metode setback atau pembangunan tanggul lebih ke dalam untuk menjaga akses pantai dan meminimalkan dampak pada keanekaragaman hayati. Studi khusus wilayah City-East Coast ini dimulai pada 2021 dengan biaya 18 juta dollar Singapura atau sekitar 14 juta dollar AS.

Proyek ini melengkapi upaya sebelumnya, termasuk inisiatif “Long Island” yang diumumkan pada 2023. Proyek itu akan menciptakan perairan tertutup di depan East Coast Park sekaligus menjadi penghalang erosi.

“Perlindungan Pantai Sangat Vital”

Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong menegaskan, perlindungan garis pantai bersifat vital bagi Singapura yang tidak memiliki ruang untuk mundur ke daratan.

“Melindungi garis pantai adalah persoalan eksistensial. Prosesnya kompleks dan akan memakan waktu puluhan tahun, tetapi ini investasi penting demi keselamatan dan ketahanan negara,” kata Gan saat meluncurkan Pameran Perlindungan Pantai di VivoCity.

Langkah di Greater Southern Waterfront dan Changi

Di kawasan Greater Southern Waterfront, penghalang pantai akan dilengkapi gerbang yang biasanya terbuka agar aktivitas maritim tetap berjalan, lalu ditutup saat pasang tinggi atau badai. Sistem serupa telah diterapkan di Inggris dan Belanda.

Untuk Changi, solusi mencakup kombinasi tanggul tanah (bund), pintu pasang, dan penguatan pelindung pantai. Bund di Taman Pantai Changi akan difungsikan ganda sebagai jalur pejalan kaki atau pesepeda, dengan posisi lebih ke dalam agar akses pantai tetap terjaga.

PUB menekankan, solusi ini memerlukan inovasi dan perencanaan jangka panjang. Undang-Undang Perlindungan Pantai akan diajukan tahun depan, disertai kode praktik yang ditargetkan terbit pada paruh pertama 2026. (*)