JAKARTA (sijori.id) - Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo angkat bicara sekaligus membantah pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sebelumnya.

"Kita tidak mengeluarkan Rp1.000 triliun per tahun untuk membayar utang seperti yang disampaikan oleh Pak JK. Bu Sri Mulyani sudah merespons ini," tulis prastowo pada akun sosial medianya @prastow dilansir Jumat, 2 Juni 2023.

Lanjut Prastowo, dalam pembayaran pokok dan bunga utang, pemerintah sangat berhati-hati dan terukur agar kemampuan bayar dan kesinambungan fiskal tetap terjaga.

Ia juga membeberkan fakta lain yakni rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per April 2023 turun menjadi 39,17% dari 39,57% dari Desember 2022. Kebijakan countercyclical penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi membuat rasio utang meningkat pada 2020 jadi 39,4% PDB, dan 2021 setara dengan 40,7% PDB.

Menurut Prastowo, kemampuan recovery yang baik membuat ekonomi Indonesia mampu bangkit, sekaligus menurunkan debt ratio. Pada 2021, rasio utang Indonesia mencapai 40,7% atau jauh di bawah rerata emerging market.

Sementara itu katanya, sebagian besar utang Indonesia dalam mata uang rupiah atau 73% utang Indonesia berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Hal ini untuk menekan market risk dari melambungnya nilai utang karena pelemahan rupiah.

“Risiko utang Indonesia menurun tajam, hal ini ditandai dengan debt service ratio (DSR) dari 2020 sebesar 47,3% menjadi 34,4% pada tahun 2022 dan menurun lagi per April 2023 menjadi 28,4%,” kata dia.

Sekadar informasi, DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang dengan pendapatan. Penurunan DSR ini menunjukan bahwa kemampuan APBN dalam membayar biaya utang (pokok dan bunga) semakin menguat. (*)