TAIWAN (sijori.id) - Taiwan sedang menyelidiki kemungkinan bocornya dokumen resmi, termasuk kabel diplomatik dan laporan rahasia terkait upaya sensitif pulau itu untuk bergabung dengan perjanjian perdagangan global. Informasi tersebut disampaikan oleh dua pejabat yang mengetahui proses penyelidikan.

Salah satu pejabat menyatakan bahwa temuan awal menunjukkan beberapa bagian dari dokumen, yang diposting di papan pesan online 8kun (situs web), sementara sebagian bit dipalsukan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Seorang pejabat kedua menyatakan bahwa sebagian dokumen terlihat “asli” dan mereka belum dapat dengan segera menentukan asal dokumen-dokumen yang dibagikan di internet tersebut.

Dilansir dari Reuters, Sabtu, 22 Juli 2023, para pejabat tersebut meminta agar identitas mereka tidak diungkapkan karena sifat sensitif dari masalah tersebut.

Biro Keamanan Nasional (National Security Bureau/NSB) Taiwan telah mengonfirmasi penyelidikan terhadap “dugaan dokumen pemerintah” yang baru-baru ini diposting di internet.

“Diketahui bahwa dugaan dokumen pemerintah telah beredar di internet, dan unit-unit terkait sedang menyelidiki dan menangani sumber informasi tersebut,” demikian pernyataan NSB yang dilansir melalui Reuters.

NSB menyatakan bahwa mereka juga sedang menyelidiki apakah China, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, terlibat dalam insiden tersebut.

Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Insiden ini terjadi pada waktu yang sensitif bagi pulau ini, yang akan mengadakan pemilihan umum awal tahun depan dan tengah berupaya untuk bergabung dengan perjanjian perdagangan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) meskipun adanya keberatan dari China yang juga berupaya untuk bergabung.

Dokumen-dokumen yang diposting secara online mencakup apa yang disebut sebagai "penilaian keamanan" berstatus rahasia pada bulan Oktober oleh badan intelijen tertinggi Taiwan, yaitu Biro Keamanan Nasional, terkait upaya pulau tersebut untuk bergabung dengan CPTPP.

Dokumen-dokumen tersebut mencakup dugaan kabel diplomatik dari kedutaan de facto Taiwan di Jepang dan Vietnam mengenai aplikasi CPTPP oleh China dan Taiwan, serta laporan berkelasifikasi lainnya pada tahun ini dari kedutaan de facto Taiwan di Washington mengenai negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat.

Pada tahun 2021, baik Taiwan maupun China mengajukan permohonan untuk bergabung dalam CPTPP, perjanjian perdagangan antara 11 negara yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Britania Raya juga akan ikut bergabung.

Beijing menyatakan bahwa mereka sangat menentang keanggotaan Taiwan karena Taiwan adalah bagian dari China. Oleh karena itu, tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota badan internasional secara terpisah.

Namun, Taiwan merupakan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), diakui sebagai wilayah pabean terpisah dengan nama Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu.

Taiwan dengan tegas menolak klaim kedaulatan dari China dan menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depannya.

Pulau yang dihuni oleh 23 juta penduduk ini semakin khawatir terhadap serangan siber dan tindakan peretasan karena mereka bersiap untuk pemilihan presiden yang dijadwalkan pada bulan Januari.

Presiden Tsai Ing-wen, yang partai penguasaannya berusaha menghadapi tantangan dari partai oposisi yang menjanjikan hubungan yang lebih baik dengan Beijing, telah beberapa kali memperingatkan upaya China untuk mempengaruhi opini publik menjelang pemilu. (*)