JAKARTA (sijori.id) - Negara-negara maju diperkirakan telah mencapai janji mereka yang terlambat sebesar US$100 miliar untuk membantu negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim pada tahun 2022. Demikian menurut laporan OECD pada Kamis, 16 November 2023. Data tersebut muncul dua pekan sebelum KTT iklim COP28 PBB, yang dimulai di Dubai pada 30 November 2023.

Pada tahun 2009, negara-negara maju berjanji bahwa mulai tahun 2020, mereka akan mentransfer US$100 miliar per tahun ke negara-negara miskin yang dilanda bencana akibat perubahan iklim yang semakin parah. Negara-negara kaya sebelumnya mengisyaratkan target tersebut tidak akan terpenuhi hingga tahun 2023.

Kegagalan untuk memenuhinya telah memicu ketidakpercayaan dalam pembicaraan iklim sebelumnya, menghambat kesepakatan lain untuk mengatasi perubahan iklim karena negara-negara miskin berpendapat bahwa kekuatan ekonomi dunia membuat mereka dalam kesulitan.

Keuangan adalah poin penting dalam pembicaraan iklim PBB. Negara-negara berkembang mengatakan mereka tidak dapat beradaptasi dengan cuaca ekstrem atau berinvestasi dalam energi yang lebih bersih tanpa lebih banyak dukungan dari negara-negara kaya yang pembakaran bahan bakar fosilnya menyebabkan perubahan iklim.

“Berdasarkan data awal yang belum diverifikasi, tujuan tersebut tampaknya telah tercapai pada tahun 2022,” kata Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menurut OECD, jumlah US$100 miliar jauh di bawah kebutuhan investasi iklim sebenarnya bagi negara-negara miskin, yang pada tahun 2025 dapat mencapai US$1 triliun per tahun, dikutip dari Reuters, Jumat, 17 November 2023. “Pengiriman US$100 miliar sangat penting,” kata Tina Stege, utusan iklim untuk Kepulauan Marshall, sebuah negara yang rentan terhadap naiknya permukaan laut.

“Dari membangun tanggul laut untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, memasang energi terbarukan, hingga membantu orang membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian mereka jika mereka terpaksa pindah—semua hal ini membutuhkan biaya,” katanya.

OECD mengkonfirmasi target tersebut tidak terpenuhi pada tahun 2021. Tahun itu, negara-negara kaya menyediakan US$89,6 miliar, meningkat 8% dari level tahun 2020.

Sebagian besar uang tahun 2021—US$73 miliar—adalah keuangan publik dan, lebih dari dua pertiganya adalah pinjaman.

OECD memperingatkan, bagaimanapun, bahwa pendanaan ini—dari sumber termasuk bank pembangunan multilateral dan lembaga bantuan nasional-hingga sejauh ini gagal memobilisasi modal swasta yang besar, yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan investasi iklim. (*)