TUNISIA (sijori.id) - Presiden Tunisia Kais Saied menolak dukungan keuangan yang diumumkan Uni Eropa pada bulan September 2023. Hal ini karena nominal bantuan dinilai melanggar kesepakatan yang ditandatangani tiga bulan yang lalu.

Langkah Saied berpotensi merusak kemitraan strategis yang terbentuk pada bulan Juli. Hal itu mencakup langkah-langkah memerangi perdagangan manusia dan memperketat perbatasan. Hal ini terjadi selama peningkatan tajam kapal yang menuju ke Eropa dari negara Afrika Utara itu.

Bulan lalu, Komisi Eropa mengumumkan bahwa mereka akan memberikan 127 juta euro (US$133 juta) dalam bentuk bantuan kepada Tunisia sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengatasi masalah imigrasi ilegal dari Afrika ke Eropa.

“Tunisia menolak apa yang diumumkan Uni Eropa, bukan karena jumlahnya yang sedikit, tapi karena usulan tersebut bertentangan dengan nota kesepahaman yang ditandatangani Juli lalu,” kata Saied, dikutip dari Reuters, Selasa 3 Oktober 2023.

Kesepakatan bulan Juli tersebut mencakup janji bantuan sebesar 1 miliar euro kepada Tunisia untuk membantu memulihkan ekonominya yang terpuruk, mengatasi masalah keuangan negara, dan menangani krisis migrasi.

Jumlah bantuan yang lebih kecil yang diumumkan Eropa 10 hari yang lalu, ternyata membuat pihak berwenang Tunisia merasa frustrasi dalam upaya mereka untuk memperbaiki keuangan publik.

Hal itu juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan lembaga pemeringkat kredit bahwa pemerintah mungkin gagal membayar utang luar negeri dalam beberapa bulan mendatang.

Sengketa antara kedua belah pihak ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah rekam migran yang datang dari Tunisia dan Afrika Utara ke pulau Lampedusa di Italia. Tunisia pekan lalu menunda kunjungan delegasi dari Komisi Eropa untuk membahas detail kesepakatan migrasi.

Bulan lalu, Tunisia juga menolak masuknya lima anggota komite urusan luar negeri Parlemen Eropa untuk pertemuan terkait situasi politik di Tunisia, dengan alasan bahwa mereka tidak akan mengizinkan campur tangan dalam urusannya.

Beberapa negara Eropa, termasuk Jerman, menentang kesepakatan imigrasi tersebut, dengan mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak mengatasi isu hak asasi manusia dan situasi politik setelah Saied berkuasa, menutup parlemen Tunisia, dan memerintah dengan dekrit dalam apa yang disebut oposisi sebagai kudeta. (*)