Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama Pusat Unggulan SDGs Center Universitas Padjadjaran (Unpad) telah memaparkan hasil studi yang menyoroti kelompok tertinggal dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Studi ini menekankan pada kelompok tertinggal dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Studi ini merupakan hasil kerjasama antara PBB dan Unpad dalam upaya memahami serta menangani ketidaksetaraan yang masih ada di Indonesia dalam rangka menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil yang didapat didasarkan pada komitmen negara-negara Anggota PBB terkait Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Fokus utama studi ini adalah pada prinsip "leave no one behind" (LNOB) dan "reach the furthest behind first".

Dilansir dari unpad.ca.id, Senin, 11 November 2023, Valerie Julliand, Koordinator Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, menjelaskan bahwa prinsip ini bertujuan untuk memastikan penegakan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi semua individu.

Principal investigator dari SDGs Center Unpad, Prof. Arief Anshory Yusuf, menjelaskan bahwa studi ini mengidentifikasi lansia dan penyandang disabilitas di wilayah perdesaan sebagai kelompok yang paling tertinggal dalam berbagai aspek SDGs. Mereka mengalami ketidaksetaraan dalam pendidikan, akses teknologi, dan institusi finansial.

Selain itu, Prof. Arief juga memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia. Pertama, perlunya representasi yang lebih baik bagi kelompok tertinggal dalam statistik nasional. Kedua, peningkatan perlindungan sosial khususnya bagi lansia, penyandang disabilitas, dan lansia perempuan di daerah perdesaan.

Rekomendasi lainnya termasuk penyempurnaan undang-undang yang melindungi kelompok terpinggirkan, asuransi kesehatan bagi penyandang, peningkatan kesadaran melalui kurikulum sekolah, serta pembangunan ekonomi yang lebih seimbang secara regional.

Valerie Julliand menegaskan bahwa studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pemahaman terhadap kemiskinan yang masih berlangsung di Indonesia. Tanpa menjaga hak asasi manusia untuk semua, pembangunan yang berkelanjutan tidak akan dapat tercapai.

Hasil dari Studi tersebut merupakan langkah penting dalam upaya memahami dan mengatasi ketidaksetaraan yang persisten di Indonesia, dan diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)