JUSTINA.png

Alex Denni 20 Tahun Jadi Korban Kriminalisasi,  Putusan PK Jadi Momentum Koreksi Total Sistem Peradilan

(kiri ke kanan) Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julis Ibrani (kiri) bersama Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Periode 2021-2023 Alex Denni (kanan) yang menjadi korban kriminalisasi dan dugaan rekayasa hukum selama hampir dua dekade dalam Media Briefing Putusan Peninjauan Kembali (PK) Alex Denni di Jakarta, Jumat (16 Mei 2025). Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Alex Denni tidak hanya memberikan keadilan bagi Alex Denni namun juga diharapkan menjadi momentum bagi koreksi total sistem peradilan di Indonesia. 

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Alex Denni menjadi angin segar bagi terciptanya sistem peradilan yang lebih baik. 


Putusan PK Alex Denni, Titik Awal Evaluasi Serius Penegakan Hukum

sijori

Momen Putusan PK Alex Denni Jadi Titik Evaluasi Pembenahan Sistem Hukum

Mencari Keadilan, PBHI dan 33 Tokoh Masyarakat Ajukan Amicus Curiae untuk Alex Denni


PBHI dan 33 Tokoh Ajukan Amicus Curiae untuk PK Alex Denni

PBHI bersama 33 tokoh masyarakat menyampaikan dukungan sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan dalam pemeriksaan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor perkara 1091 PK/Pid.Sus/2025 yang diajukan oleh Alex Denni. 


PBHI dan 33 Tokoh Masyarakat Suarakan Amicus Curiae di Kasus Alex Denni

DPR RI Sebut Adanya Dugaan Pemalsuan Putusan di Kasus Alex Denni

DPR Soroti Kejanggalan Putusan dalam Perkara Alex Denni

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menduga, ada pemalsuan putusan dalam perkara kasasi Alex Denni. 

DPR Desak Investigasi atas Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni

DPR RI Minta Bawas MA dan Komisi Yudisial Usut Tuntas Kejanggalan dalam Kasus Alex Denni

DPR RI Desak Bawas MA dan KY Selidiki Kejanggalan Kasus Alex Denni

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan meminta Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial untuk mengusut tuntas kejanggalan prosedural dalam kasus Alex Denni, mantan Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

DPR RI Mendorong Investigasi oleh Bawas MA dan KY atas Kasus Alex Denni

Diduga Ada Perlambatan Proses Hukum, Komisi Yudisial Diminta Mengawasi Perkara Peninjauan Kembali (PK) Alex Denni

Proses Hukum Disebut Berjalan Lambat, KY Diminta Awasi PK Alex Denni

Komisi Yudisial (KY) diminta untuk melakukan pengawasan terhadap proses permohonan perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh mantan Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni 

Proses Hukum Dinilai Berlarut-larut, KY Diminta Turun Tangan Awasi PK Alex Denni 

Momentum PK Alex Denni Dinilai Memicu Reformasi Sistem Peradilan, Hakim Diimbau Gerak Cepat

PK Alex Denni Jadi Sorotan, Hakim Harus Gerak Cepat untuk Perbaikan Sistem Peradilan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung akan mengirimkan berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh mantan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni dalam waktu dua minggu sejak penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan PK. 