Toko Kelontong Apa Harus Go Digital

JAKARTA (sijori.id) - Ekonom senior Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan toko kelontong harus mengikuti tren konsumen yang berubah mengikuti zaman sejak era pandemi COVID-19.

"Sebenarnya toko kelontong sudah go digital dan harus ke arah sana. Jadi mau tidak mau pergeseran konsumen itu menggiring perubahan bisnis toko kelontong," katanya saat ditemui di Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024.
 

Fithra menyebut justru pelaku toko kelontong atau UMKM ini harus andal untuk melihat bagaimana perubahan perilaku konsumen dan menjadikannya peluang usaha untuk bisa lebih meluaskan pasar.
 

Pada dasarnya, keberlanjutan toko kelontong di era modern bukanlah kebetulan. Keberhasilannya terletak pada kenyamanan dan kepraktisan yang ditawarkan kepada pelanggan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahkan menurut Fithra, sebenarnya para pelaku UMKM kini sudah terbiasa dengan situasi yang serba digital. Dampaknya pendapatan para pelaku usaha ini dinilai lebih besar dari sebelum pandemi.

Dibutuhkan peran pemerintah untuk mendukung para pelaku UMKM yang mulai melakukan digitalisasi termasuk untuk memberikan pembiayaan dan pembinaan terhadap mereka.

Karena banyak juga kejadian-kejadian di masa pandemi misalnya. Ada sektor-sektor usaha, kuliner, para wisata yang harus terdampak paling besar dari pandemi. Tapi ternyata ketika mereka go digital, dibandingkan pendapatannya sebelum dan setelah pandemi, itu ternyata lebih besar setelah pandemi.

Maka dari itu adaptasi pelaku UMKM saat ini tidak hanya tentang digitalisasi, tapi bagaimana mengelola produk miliknya untuk lebih dikenal dan memasarkan produknya seluas-luasnya.
 

Digitalisasi UMKM

Adapun, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan sebanyak 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun ini. Untuk itu pihaknya terus mendukung pencapaian tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini, UMKM berada dalam tren menanjak, dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahun. Hal ini yang kemudian juga berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia.
 

Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional pada 2023 mencapai 60,5%. Ini menunjukkan betapa UMKM ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan.

UMKM berkontribusi 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Langkah pemerintah dalam mendukung kebangkitan UMKM yakni dengan mengalokasikan sebanyak Rp695,2 triliun dalam program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020.

Tercatat sebanyak Rp112,3 triliun dialokasikan untuk mendukung UMKM. Pada tahun 2021, pemerintah melanjutkan program PEN dan masih menjadikan sektor UMKM sebagai prioritas dengan alokasi Rp184,43 triliun untuk pemulihan UMKM. Kemudian, mendorong digitalisasi UMKM. Lalu, Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi.

Sebelumnya terkait dengan target UMKM go digital, Teten menargetkan sebanyak 30 juta UMKM pada 2024. Data terakhir pada 2023, jumlah UMKM yang go digital 27 juta UMKM. (*)