PEKANBARU (sijori.id) - Riau memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berkapasitas 275 megawatt (MW). Pembangkit ini diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif pada Kamis, 12 Mei 2022. PLTGU Riau ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT Medco Ratch Power Riau (MRPR) anak usaha patungan antara PT Medco Power Indonesia bersama RATCH Group Public Company Limited.

PLTGU ini terletak di Komplek Industri Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Dengan beroperasinya PLTGU Riau, diperikirakan daya kelistrikan Sumatera akan meningkat menjadi 7.266 MW dengan capaian beban puncak 6.823 MW.

Sementara itu, cadangan sistem kelistrikan Sumatera akan menjadi 443 MW. Arifin berharap, PLGTU Riau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta dapat mengoptimalkan potensi yang ada di daerah tersebut.

"Dengan listrik yang andal diharapkan dapat menarik investor sehingga bisa mendorong tumbuhnya industri menengah dan besar di Pulau Sumatera," ujar Arifin dalam keterangan tertulis dilansir Minggu, 15 Mei 2022.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo menyatakan, pengoperasian pembangkit yang masuk dalam proyek 35 ribu MW ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi strategis antara PLN dengan produsen listrik swasta dalam penyediaan listrik nasional.

Darmawan menambahkan, PLTGU Riau bisa melayani pasokan listrik ke 340 ribu pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA. Serta pertumbuhan kebutuhan listrik di Sumatera sebesar 6%, lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa yang pertumbuhannya sekitar 4,5%.

Menurutnya, memang untuk saat ini Sumatera memang mengalami peningkatan listrik karena adanya tol dan berbagai pembangunan. Direktur Utama MedcoEnergi, Hilmi Panigoro menegaskan, PLTGU Riau adalah bagian dari komitmen dalam menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan.

Selain itu proyek ini juga sejalan dengan komitmen MedcoEnergi dalam mencapai emisi Net Zero untuk Scope 1 dan Scope 2 pada 2050 dan Scope 3 pada 2060 serta mendukung program energi transisi pemerintah. (*)