Pemerintah Kembangkan Blue Financing Strategic

JAKARTA (sijori.id) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama United Nations Development Porgramme (UNDP) mengembangkan dokumen Blue Financing Strategic (BFS) yang telah diadopsi dalam SDGs Government Securities Framework.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan The Resident Representative of UNDP Indonesia serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan UNDP Assistant Secretary-General and Director Bureau for Asia and Pasific.

"Dokumen Blue Financing Strategy menetapkan arah bagi semua orang untuk mengembangkan dan mencari cara paling optimal untuk dapat membantu kolaborasi serta memanfaatkan keuntungan yang menjanjikan dari ekonomi laut yang sedang berkembang," ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Oktober 2022.

Menko Luhut mengatakan bahwa kemitraan global harus diperkuat dalam upaya untuk mencapai semua target yang berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar, pusat keanekaragaman hayati laut, dan sebagai negara berkembang ekonomi utama, Indonesia membangun berbagai inisiatif utama dan kegiatan nyata di antara AIS Forum.

"Melalui dokumen strategis ini, Indonesia akan meluncurkan Blue Bonds, sebuah perangkat yang didasarkan pada contoh yang baik dari Green Bonds yang dijamin oleh Pemerintah serta didukung oleh lembaga keuangan internasional," ujar Luhut.

Dirinya menjelaskan, Blue Bonds tersebut menawarkan sarana untuk menarik pendanaan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta. Penerbitan obligasi pertama akan digunakan untuk mendanai perbaikan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL).

"Ini menawarkan prospek hasil 'win-win' klasik, membayar investor sementara pada saat yang sama meningkatkan hasil penangkapan ikan," tutup Menko Luhut.

Luhut berharap komitmen pendanaan sebesar US$5 juta yang disiapkan Pemerintah Indonesia dalam kerangka AIS Forum dapat digunakan untuk mengimplementasikan program-program yang praktis, membumi, dan secara inovatif meningkatkan misi global meningkatkan penghidupan masyarakat pesisir.

"Saya tegaskan bahwa dalam 5 tahun ke depan sekretariat Forum AIS dapat dibentuk secara mandiri untuk menjalankan semua fungsinya secara kelembagaan," lanjut Menko Luhut.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi menyampaikan bahwa dokumen BFS ini menjadi salah satu landasan untuk mengembangkan dan mengakses kerangka obligasi biru yang kredibel, yang telah menjadi bagian terintegrasi dari SDG Government Securities Framework yang diterbitkan pada September 2021.

"Melalui dokumen strategis ini, Indonesia berpotensi membuka peluang penerbitan 'Prinsip Blue Bond' di pasar global," ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, hanya tiga standar global yang digunakan dalam penerbitan obligasi, yaitu Prinsip Green Bond, Prinsip Social Bond, dan Sustainability-Linked Bonds.

"Kami berharap dokumen ini akan menjadi elemen penting dalam pengembangan keuangan biru untuk negara kepulauan dan negara kepulauan," jelas Deputi Jodi.

UNDP Assistant Secretary-General and Director Bureau for Asia and Pasific Kanni Wignaraja menyampaikan, Blue Financing Strategy berpotensi menjadi salah satu kontributor utama bagi perkembangan ekonomi biru Indonesia, membawa perubahan yang berdampak pada masyarakat yang membutuhkan, dan membangun model pembiayaan yang sukses.

"Model-model ini yang akan menyatukan pemangku kepentingan jika kita ingin upaya kita tidak hanya berhasil, tetapi juga berkelanjutan. Sudah tidak diragukan bahwa solusi pembiayaan biru yang berhasil terbukti di Indonesia juga akan membawa manfaat dan peluang bagi negara-negara AIS lainnya," ungkap Kanni. (*)